Tidak Diperhatikan Pemerintah Kelurahan Perintis Membangun Secara Swadaya

Bagikan Bagikan


Dana Swadaya terkumpul, warga di jalan Kartini membangun jalan sendiri 
SAPA (TIMIKA) Merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan lorong, warga di Jalan Kartini ujung, RT VII/RW IV, Kelurahan Perintis terpaksa membangun jalan secara swadaya. Mulai dari membeli material, tenaga kerja serta penyewaan alat berat, semuanya berasal dari dana yang dikumpulkan secara swadaya.

Pengumpulan dana dari setiap warga di 12 RT tersebut, dilakukan setiap hari untuk mengatasi persoalan luapan air dan menyebabkan banjir ketika hujan, dengan prioritas pencegahan wabah penyakit bagi warga dan kesehatan lingkungan.

“Kasihan, tidak adanya keseriusan perhatian dari pemerintah. Kita terpaksa kumpulkan dana semua warga dan kerjasama untuk bangun ulang jalan dan drainase. Kami bangun sesuai dengan standar kualitas yang kami inginkan. Setiap warga itu mengumpulkan dana, karena kami bayar alat berat,” kata Luky Mahakena yang mewakiti warga di Kelurahan Perintis, Minggu (26/11), ketika menyambangi redaksi Salam Papua.

Luky mengakui, memang pembangunan jalan tailing di wilayah itu telah dijalankan pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) tahun 2015 dan 2016. Namun dikarenakan kualitas pembangunan tidak memenuhi standar, saat ini kondisinya sudah rusak dan tidak di akomodir perbaikannya dalam tahun anggaran 2017.

Selain itu, sebagai pekerjaan lanjutan tahun 2015-2016, juga sempat dilakukan pembangunan jalan aspal, tapi pembangunan drainasenya hanya dilakukan pada satu sisi jalan yaitu di bahu jalan bagian kiri. Sedangkan pada sisi bagian kanan sama sekali tidak dibangun.

Dengan demikian, di akibatkan adanya penumpukan sampah, maka itu sangat merugikan warga sekitar ketika turun hujan.

“Kalau memang tahun 2015 tidak dikerjakan secara tuntas, maka harus dibuatkan program kerja lanjutan di 2016, supaya tidak membuang-buang anggaran. Pemerintahan Kampung juga sudah masukan usulan untuk dibangunkan di 2017, tapi sekarang sudah masuk di penghujung tahun 2017 tidak terakomodir. Terpaksa masyarakat harus bangun secara gotong royong,” tuturnya.

Dalam setiap pembangunan, pemerintah menurut dia, selalu mengatasnamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. tetapi pada kenyataannya sama sekali tidak memberikan kepuasan dan keuntungan bagi masyarakat.

“Intinya pembangunan itu untuk kepentingan masyarakat, karena apa yang dirasakan masyarakat menjadi barometer mutu dan kinerja pemerintah itu sendiri. Pembangunan jalan itu sempat bermasalah. Kalau tidak salah dana dikembalikan karena mereka melakukan pembangunan tidak sesuai standar. Bagaimana mungkin bisa bangun jalan tanpa adanya drainase? Kalau hujan terus-menerus maka aspalnya akan rusak semua,” terangnya.

Karena itu, Luky mengharapkan adanya keseriusan pemerintah melalui dinas terkait dalam membangun, serta tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek semata sehingga masyarakat menjadi korban dari dampak ketidakseriusan pembangunan.

Sementara itu, Direktur Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak), Arnold Ronsumbre, mengatakan bahwa dirinya dipercaya warga setempat sebagai koordinator sekaligus tokoh yang dituakan di Kelurahan Perintis. Pihaknya telah melalui delapan kali pembahasan sejak 2016 lalu terkait dengan pembangunan jalan di lingkungan Kelurahan Perintis.

Menurut Arnold, dalam setiap pertemuan yang dilakukan, warga mengusulkan puluhan program pembangunan kampung, namun yang disetujui hanya delapan program, diantaranya pembangunan drainase dan normalisasi sungai.

“Kelurahan Perintis khususnya RT VII itu dikelilingi kali yang ditumpuk dengan sampah-sampah kiriman. Normalisasi kali itu juga sudah kami usulkan. Memang sudah dijawab oleh Dinas PU bahwa akan membangun jembatan dan normalisasi kali, tapi sampai saat ini tidak direalisasi. Saya jadi malu sendiri karena masyarakat tanya, kenapa rapat terus-menerus tapi realisasinya tidak ada,” tuturnya.

Tidak adanya kepedulian pemerintah menurut Arnold, memaksanya untuk berkoordinasi dengan kelurahan dan semua Kepala RT guna membangun drainase secara swadaya.

Dengan keikhlasan warga mengumpulkan dana, maka pengerjaan swadaya berlangsung dengan membayar satu unit alat berat, alata molen beserta material.

Hal ini menurutnya bukan mengambil alih kewenangan pemerintah, melainkan karena merasa tidak di gubris apa yang telah diusulkan. Maka, pembangunan berdasarkan swadaya warga ini harus dijadikan sebagai acuhan bagi pemerintah untuk lebih serius dalam menerapkan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Terpaksa kami selama dua hari kumpulkan dana dari semua warga dan bersama-sama gotong-royong bangun draniase, jembatan dan akses ke rumah warga. Karena  warga kami sudah sering terendam banjir dan sampah. Padahal Kartini ujung itu dalam wilayah yang tinggi, tapi karena jalan tidak ada drainase maka bisa terendam banjir,” tuturnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment