TNI dan Polri Akan Tindak Tegas KKB

Bagikan Bagikan


Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian

SAPA (AMBON) - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, aparat TNI dan Polri akan mengambil tindakan tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam rangka menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah Utikini dan Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua bila langkah persuasif mengalami jalan buntu.

"Kita juga mempersiapkan pasukan Polri dan TNI di sana, dan saya sudah diskusi dengan Panglima TNI, nantinya ketika langkah persuasif tidak bisa ketemu atau deadlock maka tidak ada jalan lain dimana negara perlu melakukan tindakan-tindakan dalam rangka menegakkan kembali ketertiban dan keamanan, serta menegakkan hukum," kata Tito Karnavian di Ambon, Senin (13/11).

Menurut Tito, sejauh ini aparat keamanan masih menggunakan pendekatan persuasif terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera 1.300 warga sipil pada daerah Utikini dan Banti, termasuk adanya indikasi menyandera karyawan PT Freeport Indonesia.

Kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin Ayub Waker ini juga dilaporkan telah melakukan pengrusakan fasilitas jalan raya dari Utikini menuju Banti dengan menggunakan peralatan berat milik PT. Freeport yang bertujuan menghambat atau memutuskan jalur transportasi darat.

"Berkaitan dengan masalah Papua sendiri, memang ada dinamika kelompok kriminal bersenjata yang ada di daerah Tembagapura, yaitu di Desa Utikini dan Banti. Saya mantan Kapolda Papua selama dua tahun saat daerah itu belum dimekarkan," tandasnya.

Sehingga Kapolri menyatakan memahami betul kelompok-kelompok ini yang motif utamanya adalah ekonomi. Makanya Polri dan TNI masih menggunakan pendekatan kesejahteraan dan langkah persuasif, serta negosiasi yang dikedepankan guna mencari solusi dan mendekati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adar serta tokoh gereja.

"Namun bila langkah persuasif ini mengalami deadlock maka Polri bersama TNI akan mengambil langkah tegas untuk menegakkan keamaman dan ketertiban masyarakat," tegasnya.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama rombongan melakukan kunjungan kerja tiga hari di Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku dalam rangka memperingati hari ulang tahun Korps Brimob ke 72 tangga 14 November 2017 di Kota Ambon.

Sebarkan Maklumat
Sementara itu, Polda Papua menyebarkan maklumat Kapolda Irjen Pol Boy Rafli Amar kepada kelompok bersenjata di perkampungan sekitar Kota Tembagapura melalui udara menggunakan helikopter pada Senin (13/11).

"Kami sebar 1.500 lembar dari helikopter," ungkap Kabid Humas Polda Papua, Kombespol A Kamal kepada wartawan di Timika, Senin (13/11) sore.

Kamal menjelaskan,  penyebaran maklumat tersebut merupakan langkah persuasif kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas keberadaan kelompok yang aparat keamanan menyebutnya, kelompok kriminal bersenjata. Penyebaran maklumat itu menyasar terutama ke Kampung Utikini, Kampung Kimbeli, Kampung Banti, Kampung Opitawak, dan Kampung Aroanop, serta Kampung Tsinga di wilayah Distrik Tembagapura.

Adapun maklumat Kapolda Papua Nomor : B/MKLMT/01/XI/2017 yang diterbitkan pada tanggal 12 November 2017 berbunyi bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, diperintahkan kepada seluruh masyarakat sipil yang menguasai, membawa, memiliki, mempergunakan senjata api secara illegal agar secepatnya, pertama, meletakkan senjata dan menyerahkan diri kepada aparat penegak hukum atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedua, agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti pengancaman, penganiayaan, perampokkan, penjarahan, pemerkosaan, pembunuhan dan perbuatan kriminal lainnya.

Kamal berharap agar maklumat yang tersebar tersebut dapat diterima oleh kelompok bersenjata dan dapat ditindaklanjuti.

Mendagri ke Timika
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan terbang ke Timika pada Rabu (15/11) untuk mengecek serta memantau pelayanan pemerintahan di Mimika seiring dengan adanya penyanderaan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Saya mungkin hari Rabu ke Papua. Kami ingin menjamin pelayanan pemerintahan umum jalan, kecuali yang di desa (konflik) itu," ujar Tjahyo usai memberikan kuliah umum kepada perwira siswa Dikreg XLIV Sesko TNI tahun 2017, di Sesko AD, Kota Bandung, Senin (13/11).

Menurutnya, dengan adanya penyanderaan oleh kelompok bersenjata dikhawatirkan akan terjadi gangguan terhadap pelayanan pemerintahan di Mimika. Namun, kata dia, Mendagri telah melakukan antisipasi dengan mengirim tim untuk memantau langsung roda pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.


"Kami mengirim tim, karena ini menyangkut kelompok separatis. Kami hanya memastikan pemerintahan yang ada di kabupaten dan kecamatan tidak terganggu," katanya.

Pengiriman tim ini sudah berlangsung sejak terjadinya penyanderaan kepada 1.300 warga sipil oleh KBB di sekitar Kampung Kimberly dan Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. 

Mereka akan bertugas memantau serta memastikan jalur pengiriman bantuan makanan ke daerah konflik berjalan lancar. Sementara untuk penanganan KKB, ia menyerahkan sepenuhnya kepada TNI dan Polri.

"Tim yang kami kirim mencermati yang penting jalan pemerintahan. Urusan kelompok yang menahan urusan TNI dan Polri," katanya. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment