Tuntutan Dana Insentif Ganggu Aktifitas Pemkab

Bagikan Bagikan


Ketua Komunitas Guru, Alexander Rahawarin
SAPA (TIMIKA) –
Tuntutan dana insentif sebagai apresiasi atas pengabdian para guru  mencerdaskan generasi muda Mimika telah dilakukan hingga memblokede akses  keluar dan masuk Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem).  Aksi demi aksi yang telah dilakukan diakui telah mengganggu aktivitas bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mimika khususnya di  Kantor Puspem, SP 3, Distrik Kuala Kencana.

Menyikapi hal itu,  Ketua Komunitas Guru, Aleksander Rahawarin meminta maaf kepada seluruh SKPD di Lingkup Puspem Mimika termasuk masyarakat Mimika. Sebab, selama aksi berjalan seluruh aktivitas pelayanan kepada masyarakat juga ikut terhambat.

"Kami menyadari aksi yang telah kami lakukan sudah menghambat aktivitas pelayanan bagi masyarakat Mimika. karena itu kami minta maaf," katanya  ketika diwawancarai di Kantor Polres Mimika, Senin (20/11) lalu.

Dia  mengakui, aksi demi aksi yang telah dilakukan bukan semata-mata untuk mengganggu kelancaran aktivitas pembangunan di Mimika. Namun aksi tersebut dikarenakan ingin membongkar penyelewengan dana yang merupakan kejahatan besar yang terjadi pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Mimika. Tuntutan pencairan dana insentif telah dimulai dengan proses dialog yang dilakukan secara berulang kali, namun tidak membuahkan hasil.

"Ini aksi  juga untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa kami ingin adanya keadilan dan harus dibongkar jika adanya penyelewengan oleh pemerintah termasuk Dispendasbud," katanya.

Sementara, Sekertaris Jendral (Sekjen)  Komunitas Masyarakat  Anti Korupsi (KAMPAK)  Papua, Wilayah DKI,Johan Rumkorem mengatakan, keresahan yang dialami  setiap SKPD di  lingkup Kantor Puspem Mimika merupakan hal yang wajar karena telah menghambat aktivitas. Namun aksi yang dilakukan  Komunitas guru telah  mengajak setiap SKPD dan Pemkab Mimika untuk membuka mata akan keadilan dalam mengabdi kepada Negara.

Aksi yang dilakukan para guru ini merupakan tuntutan kebenaran yang dilindungi undang-undang nomor 28 tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih,  harus bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

"Aksi guru ini dijamin undang-undang. Karena menuntut suatu hak dan menginginkan adanya suatu penyelenggara negara yang bebas dari KKN. Tidak ada salahnya kalau masyarakat menuntut kebobrokan di tubuh pemerintah termasuk Dinas Pendidikan," katanya.

Menurutnya aksi yang dilakukan  para guru se Mimika wajib diberikan apresiasi,  karena  mereka ikut mencegah praktek KKN di Mimika. "Kalau tidak ada penuntutan seperti ini, sama saja membiarkan adanya kejahatan. Aksi ini supaya pemerintahan di Mimika menjadi lebih baik," ujarnya. (Acik).
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment