Wabup Paparkan Surat Telaah Kadispendasbud

Bagikan Bagikan


Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang
SAPA (TIMIKA) - Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang SE MSi memaparkan surat telaan dari Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) terkait persoalan insentif guru honor atau guru non PNS dalam acara Coffe Morning membahas Kamtibmas di Mimika bersama Forkooimda, Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan di aula Cendrawasih 66, Jumat (17/11).

"Tadi (kemarin red) dia (Jeni Usmany) ketemu dengan saya, dan dia sampaikan surat telaah ke saya. Jadi sebaiknya saya bacakan surat telaan staf ini di sini," kata Wabup.

Wabup menjelaskan adapun alasan Kadispendasbud tidak memenuhi permintaan para guru terkait pembayaran insentif ialah, Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) guru honor/non PNS berdasarkan sebuah dasar pemikiran, yaitu untuk memperbaiki pendidikan di kabupaten Mimika dan untuk lebih tertib dalam penggunaan anggaran daerah sesuai yang tercantum dalam DPA SKPD Dispendasbud Mimika Tahun 2017.

"Permasalahan, guru honorer/non PNS tidak memiliki Surat Keputusan (SK) dari pegawai yang memiliki wewenang, melainkan memperoleh SK dari sekolah maupun Yayasan yang memperkerjakan," ujar Wabup membacakan isi surat telaah.

Beberapa fakta yang tertuang dalam surat telaan tersebut diantaranya, Satu, Pendirian satuan pendidikan (Paud, TK, SD, SMP,) oleh masyarakat/swasta, sepenuhnya dibebankan kepada penyelenggara (masyarakat/swasta) sesuai dengan Peraturan Menteri dan Kebudayaan (Permendigbud) nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu sesuai undang-undang guru dan dosen no 14 tahun 2005 pasal 15 ayat (3) guru yang diangkat oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama lembaga yang mengangkat guru tersebut.

Kedua, Permendikbud nomor 8 Tahun 2017 tentang Juknis BOS tahunan 2017 bahwa penggunaan dana BOS juga digunakan untuk pembiayaan pendidikan dan tenaga pendidikan no PNS sebesar 15% untuk sekolah negeri dan 50 % sekolah swasta dari jumlah yang diterima.

Ketiga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika telah memberikan dukungan melalui dana BOS pusat dan bos daerah untuk pembiayaan tenaga pendidikan dan kependidikan non PNS sebesar 15% untuk sekolah negeri dan 50% untuk sekolah swasta dari jumlah dana yang diterima.

Keempat, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang juknis BOS tahun 2017 bahwa pemberian biaya Honor dalam bentuk apapun kepada pendidik dan kependidikan non PNS di satuan pendidikan sesuai kebutuhan sekolah harus memiliki surat penugasan atau SK dari pejabat daerah yang berwenang.

Kelima, pada DPA Dinas Pendidikan dasar dan Kebudayaan tahun 2017 pemerintah daerah menyiapkan anggaran Rp 17.824.800.000 untuk penyediaan guru kontrak bukan untuk pembayaran TPP dikarenakan TTP hanya diperuntukkan bagi CPNS dan PNS sesuai respon tim pembahasan anggaran Provinsi Papua yang tertuang dalam stressing Point.

Wabup menambahkan, setelah menerima surat telaah tersebut, ia sempat berpesan kepada Kadispendasbud agar menyelesaikan persoalan ini dengan mencari solusi yang damai.
"Saya sudah pesan kepada beliau agar selesaikan persiapan ini dengan damai dan pakai hati. Dan beliau mengatakan, baik saya akan koordinasikan ini dengan tim anggaran," pesanya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment