Wajar, Pangdam dan Kapolda Tegur Pemkab Mimika

Bagikan Bagikan


Wihelminus Pigai
SAPA (TIMIKA) - Salah satu legislator Papua, Wilhelmus Pigai mengatakan, sangat wajar jika dua pimpinan institusi Negara dalam hal ini TNI dan Polri marah besar terhadap Pemkab Mimika. Kemarahan itu, muara dari Pemkab Mimika  tidak peduli dan tidak siap menangani pengungsi. Sementara, ratusan warga pengungsi itu warga Pemkab Mimika yang harus diperhatikan dan diurus secara baik.

Sebelumnya, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit bersama Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar kecewa berat.  Karena Pemkab Mimika dianggap tidak siap mengurus ratusan warganya dari Kampung Banti, Kimbeli, Utikini dan Opitawak, Distrik Tembagapura. Pasca mereka sudah  dievakuasi dan diungsikan sementara dari Tembagapura di Gedung Eme Neme Yauware pada Senin 11 November kemarin.

Legislator Papua asal Kabupaten Mimika itu menilai sudah sepantasnya kedua pimpinan dari TNI dan Polri marah besar jika memang Pemkab Mimika  tidak memiliki kepedulian terhadap warganya sendiri.

"Sebagai wakil rakyat Mimika, saya setuju dengan apa yang dikatakan Pangdam dan Kapolda. Saya juga sangat kecewa dengan tindakan Pemda Mimika yang tidak siap menangani para pengungsi," katanya, saat menghubungi awak media ini dari Timika, Selasa (21/11).
Dia  meminta  Pemkab Mimika lebih proaktif mengurus 804 warga pengungsi yang merupakan masyarakat asli Papua yang kini diungsikan dan ditampung sementara di gedung Eme Neme Yauware.

"Jangan bilang tidak ada anggaran. Itu masyarakat kita, bagaimanapun kita tidak bisa lepas tangan, kita tidak bisa membiarkan hanya aparat yang melakukan tugas kemanusiaan ini sendiri," pintanya.

Menurutnya  Pemkab Mimika seharusnya berada paling depan dalam proses evakuasi ribuan warga sipil dari wilayah Tembagapura, yang tentunya di dukung penuh oleh aparat TNI dan Polri.   "Segala kepentingan yang menyangkut dengan kehidupan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah. Kemudian dari sisi keamanan adalah urusan TNI dan Polri. Bukan berarti semua harus ditangani aparat keamanan," katanya.

Kedua pimpinan tertinggi TNI dan Polri di Papua itu sempat menyinggung peran aktif Pemkab Mimika dalam dua kali proses evakuasi warga yang sempat terisolir oleh keberadaan kelompok bersenjata di wilayah perkampungan di Distrik Tembagapura.

Pejabat Pemkab Mimika dikatakan sangat jarang terlibat bersama aparat keamanan dalam urusan tersebut. Apalagi, diketahui bahwa Bupati Mimika Eltinus Omaleng justru terburu-buru berangkat ke luar negeri saat terjadi aksi penyanderaan dan membatasi aktivitas warga sipil di Tembagapura.

"Saya minta Bupati Mimika agar tidak meninggalkan tempat dan terlalu banyak mengurus urusan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan pembangunan dan masyarakat," pintanya.

Wilhelmus juga meminta agar DPRD Mimika tidak tinggal diam, diharapkan dapat segera turun tangan dan membantu aparat keamanan dalam menuntaskan masalah pengungsian warga Tembagapura.  804 warga yang kini berada di tempat penampungan sementara, tentu masih akan menjalani penanganan selanjutnya, dan tentunya juga masih membutuhkan perhatian dari semua pihak. "Siapa lagi kalau bukan kita yang memberikan perhatian. Maka itu, segera ambil tindakan cepat," ujarnya. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment