Waktu Perekrutan Panwas Distrik di Perpanjang

Bagikan Bagikan


Ketua Panwaslu Kabupaten Mimika, Yohanes Wato
SAPA (TIMIKA) - Ketua Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Mimika, Johanes Wato, mengatakan bahwa pihaknya melakukan perpanjangan waktu untuk perekrutan calon pengawas di tingkat distrik. Hal ini karena hingga kini kuota untuk setiap disitrik belum terpenuhi.

"Batas minimal yang kita rekrut untuk setiap distrik itu sebanyak sembilan orang. Ada delapan distrik yang belum memenuhi apa yang ditargetkan oleh Panwaslu. Sisanya itu yang kita kejar dalam dua hari ini," katanya Johanes saat ditemui wartawan di Kantor Panwaslu, Jalan Ki Hajar Dewantara, Selasa (28/11).

Saat ini Panwaslu sudah merekrut sebanyak 191 calon pengawas distrik untuk 10 distrik yang ada di Kabupaten Mimika. Tersisa delapan distrik sehingga itu harus mengejar waktu dan dilakukan dengan  mendatangi langsung distrik yang belum terpenuhi kuotanya.

"Untuk mengejar waktu, kami turun langsung ke distrik-distrik. Kami sudah menyurati minggu lalu dan ada beberapa distrik yang sudah mengarahkan masyarakatnya kesini. Seperti Kepala Distrik Mimika Barat Jauh bersama masyarakatnya untuk melengkapi berkas," tuturnya.

Sebenarnya delapan distrik tersebut sebagian sudah ada yang mendaftar, akan tetapi jumlahnya hanya lima sampai enam orang saja.

"Hal ini yang menjadi kendala di Panwaslu. Tapi kami akan kejar dalam dua hari ini. Untuk Distrik Tembagapura kuotanya juga belum penuh. Hal ini juga berdampak terhadap penembakan yang terjadi di distrik tersebut," ujarnya.

Usai perekrutan pengawas distrik, kata Johanes, akan dilakukan tes tertulis dan tes wawancara setiap calon pengawas distrik. Bagi mereka yang lolos selanjutnya akan dilantik menjadi Panwaslu di tingkat distrik.

Sejauh ini kendala yang dialami Panwaslu adalah pendanaan untuk perekrutan calon anggota Panwaslu distrik. Tetapi masalah ini sudah mulai teratasi dengan adanya dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Propinsi sudah mendorong, cuma kami sedikit kesulitan ketika sekretaris Panwas yang ditunjuk mengundurkan diri. Sehingga terjadi kemoloran waktu untuk mengurusnya lagi," katanya.

Sementara itu besaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Panwaslu dalam melaksanakan pengawasan Pilkada dan Pilgub di Mimika senilai Rp10 milliar. Dana tersebut belum ada, dan kemungkinan baru bisa dicairkan pada tahun 2018 mendatang. (Tomy)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment