2017, P2TP2A Tangani 40 Kasus Anak

Bagikan Bagikan
Syaney Mandessy, Kepala Bid. Perlindungan Anak mIMIKA

SAPA (TIMIKA) - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Mimika dalam yahun 2017 telah menangani sebanyak 40 kasus anak.

Kepala Bidang Perlindungan Anak pada BP3AKB Kabupaten Mimika, Syane Mandessy, kepada Salam Papua beberapa waktu lalu di kawasan SP 1 mengatakan, jumlah 40 kasus tersebut termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual dan penganiayaan anak. Sebagian besar pelakunya saat ini sudah dan tengah menjalani hukuman.

Kasus yang menyangkut anak juga menjadi perhatian sangat serius dari pemerintah pusat termasuk Presiden Joko Widodo. Namun beberapa waktu lalu, seorang pelaku kasus perdagangan manusia atau Human Trafficking diketahui melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan (lapas) saat sedang menjalani hukuman. Hingga kini, pelaku belum ditemukan dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Mimika.

“Hukuman bagi pelakunya cukup berat, penjara selama sembilan tahun. Dalam hal ini pemerintah sangat serius menangani masalah yang menyangkut anak,” katanya.

Di Mimika, ungkap Syane, kasus paling dominan ditangani adalah penelantaran keluarga. Sementara terkait banyak kasus yang menimpa anak-anak, BP3AKB mengambil langkah melakukan pendampingan terhadap korban.

Pendampingan itu dilakukan oleh seorang psikolog dari kementerian perlindungan anak pusat. Hal ini sangat penting karena korban yang masih anak-anak memang perlu pendampingan untuk menghilangkan trauma akibat mengalami pelecehan seksual.

“Trauma yang dialami anak-anak ketika terlibat dalam masalah pelecehan seksual akan sangat lama. Anak-anak yang menjadi korban tetap di kembalikan ke keluarga tapi akan didampangi agar tidak mengingat peristiwa yang dialami,” jelasnya.

Untuk meminimalisir kasus anak, program BP3AKB pada tahun depan akan membentuk forum anak daerah di setiap kecamatan menuju kota layak anak. Program itu dibuat agar masyarakat dapat peduli terhadap anak.

“Kabupaten Mimika harus menjadi kota layak anak. Ini penting untuk generasi penerus dapat bertumbuh dengan baik tanpa ada kekerasan yang dialami. Undang-undang ada yang mengaturnya,” ujarnya.

Banyak kasus anak yang terjadi di Mimika namun banyak masyarakat tidak merasa anak mereka mengalami kejadian seperti itu. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak  masih tetap disosialisasi kepada masyarakat agar diketahui dan dipahami. Sebab, kepedulian masyarakat terhadap anak-anak harus ditumbuhkan.


“Dalam Undang-undang tentang perlindungan anak hukumannya berat. Presiden Joko Widodo menyampaikan hukuman bagi orang yang melakukan kekerasan tidak pernah dikurangi. Hal ini merupakan keseriusan pemerintah untuk menghukum pelaku kejahatan terhadap anak,” tuturnya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment