39 Guru Kontrak Provinsi Pertanyakan Status dan Hak

Bagikan Bagikan


Guru-guru kontrak kerjasama provinsi dan kabupaten.



SAPA (TIMIKA) - Sebanyak 39 Guru Kontrak Provinsi Papua yang bertugas di pedalaman dan pesisir Kabupaten Mimika mempertanyakan status mereka setelah kontrak tidak diperpanjang oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kadispendasbud) Kabupaten Mimika Jenni O. Usmany. Selain pertanyakan status, puluhan guru kontrak juga menuntut pembayaran hak mereka selama satu semester.

"Kami direkrut oleh mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu dan Kepala dinas Provinsi Papua Jems Modouw untuk bertugas di peladaman Papua, termasuk di Mimika sejak tahun 2008 silam," kata Frans Sole, koordinator guru kontrak Provinsi Papua kepada Salam Papua saat ditemui dibilangan Jalan C. Heatubun, Rabu (27/12).

Frans menjelaskan, 39 guru kontrak tersebut direkrut dari tahun 2008 silam dan diterima oleh Sekda Mimika, Ausilius You yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Dispendasbud Mimika. Sehingga sejak tahun tahun 2008 hingga 2016, status mereka masih kontrak. Namun, sesuai petunjuk Kepala Dispendasbud saat ini Jenni O. Usmany, status guru kontrak mereka yang dari provinsi tak lagi diperpanjang, itu terhitung sejak tanggal 31 Desember 2016.

"Kontrak kami tidak diperpanjang per tanggal 31 Desember 2016 oleh Kadis Jenni Usmani," ujarnya.

Menurut Frans, kendati kontrak tidak diperpanjang, 39 guru kontrak tersebut masih mendapatkan haknya untuk satu semester pertama, yakni Januari hingga Juli 2017. Oleh sebab itu mereka terus melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar baik di pedalaman dan pesisir hingga akhir 2017. Namun untuk satu semester selanjutnya yakni Juli hingga Desember 2017, mereka tidak lagi mendapatkan haknya sehingga itulah yang menurut mereka harus dibayarkan.

"Kontrak kita berakhir tahun 2016, tapi kami masih di bayar sehingga kami kembali bertugas hingga Desember, cuma hak-hak kami tidak dibayar satu semester itu," terangnya.

Ia juga mengungkapkan, pada awal 2017 lalu, sempat digelar pertemuan antara guru kontrak provinsi dengan Kepala Dispendasbud dan Wakil Bupati (Wabup) Yohanis Bassang. Pada kesempatan itu, wabup menginstruksikan agar guru kontrak provinsi harus diperpanjang kontraknya, sebab guru-guru telah melaksanakan tugas mulia. Artinya, guru meninggalkan semua yang mereka punya dan rela mengabdi di pedalaman untuk mencerdaskan anak-anak Mimika.

"Wabup bilang kontrak kami diperpanjang. Karena kami sudah melaksanakan tugas," ungkapnya.

Frans berharap Kepala Dispendasbud bisa melakukan pertemuan dengan guru-guru kontrak provinsi sehingga ada kejelasan status. Tetapi jika kontrak mereka tidak diperpanjang, menurut Frans, hal itu sangatlah tidak mungkin dikarenakan puluhan guru kontrak tersebut tidak pernah mau ke Mimika. Hanya karena adanya kerjasama yang jelas sehingga mereka bisa datang ke Papua untuk mengabdi.

"Kadispendasbud harus bertemu kita untuk berikan kepastian tentang status kita," harapnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Noah Faot, salah satu guru kontrak menyayangkan adanya pemutusan kontrak sepihak oleh Dispendasbud. Sedangkan di dalam peraturan yang tertuang dalam SK penempatan pada point 7 huruf E menjelaskan, apabila tidak melaksanakan kewajiban (mengajar, melatih dan membimbing) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mematuhi segala ketentuan yang berlaku di sekolah, pihak kedua dalam hal ini guru kontrak di berhentikan. Namun, kata Noah, selama kurang lebih 9 tahun puluhan guru kontrak provinsi terus melaksanakan tugas dengan baik.

"Sudah jelas pada peraturan pasal 7 huruf E, itu sudah jelas kalau kami tidak melaksanakan tugas maka kami diberhentikan. Tapi kami selama ini melaksanakan tugas dengan baik," katanya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment