Anggota PPD dan PPS Dilantik Harus Bekerja Sesuai UU

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) -  Seluruh anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang telah terpilih dan dilantik KPUD Mimika, diharapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2018 mendatang dapat menjalankan tugas sesuai koridor Undang-undang tentang sistim dan proses pesta demokrasi. Selain itu, harus disesuaikan dengan asas pemilihan umum (Pemilu) yang jujur, adil dan terbuka. 
Pelantikan PPD dan PPS Mimika
Menjadi anggota PPD dan PPS menurut Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Yohanis Bassang, memiliki tanggungjawab yang berat. Harus mempertanggungjawabkan amanah negara dalam penyelenggaraan pemilihan pemimpin untuk membangun daerah. Akan tetapi, tugas dan tanggungjawab tersebut terasa ringan jika anggota PPD dan PPS bisa menjalankannya dengan penuh rasa tanggungjawab dan sesuai aturan yang berlaku, tanpa harus mendengarkan bisikan atau tekanan dari pihak mana pun.

“Kesuksesan pemilukada ada di tangan bapak dan ibu semua. Sumpah dan janji yang akan diucapkan bukan sekedar dijadikan sesuatu yang simbolik, tapi itu menjadi penguat tanggungjawab. Tidak perlu mendengar bisikan dan tekanan dari siapa pun. Tugas itu memang berat, namun kalau dikerjakan secara jujur maka itu akan terasa ringan,” kata wabup ketika memberikan sambutan pada acara pelantikan anggota PPD dan PPS di Gedung Multy Purpose and Community Centre (MPPC), Jalan Cenderawasih, lorong Hadelisari Timika, Selasa (5/12).

Menurut wabup, sudah banyak pengalaman terjadi dalam penyelenggaraan pemilu tahun-tahun sebeumnya, dan pengalaman itu harus diambil. Ketika penyelenggara pemilu, PPD dan PPS  tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU, maka pelaksanaan pesta demokrasi tersebut tidak akan terlaksana baik dan sukses.

“Masa depan Mimika selama lima tahun ke depan dimulai dari pola kerja bapak dan ibu yang telah dilantik dengan mengucapkan janji dan sumpah atas nama Tuhan, dan disaksikan oleh tamu undangan lainnya. Kalau Bapak dan Ibu bekerja sesuai dengan tuntunan Undang-undang, maka akan melahirkan pemimpin yang diharapkan demi kemasalahatan bangsa, negara, kabupaten dan provinsi kita,” tuturnya.

Sebagai penyelenggara pemilukada, PPD dan PPS harus memegang peraturan yang telah dibuat oleh KPU sebagai dasar ketika terjadi protes dan tuntutan dari luar yang ingin mengacaukan hasil pelaksanaan pemilukada.

PPD dan PPS disarankan mempelajari seluruh peraturan KPU (PKPU) dalam tupoksinya sebagai anggota PPD dan PPS. Hal itu agar ketika muncul protes, maka sebagai pelaksana yang telah dibekali dengan dasar yakni peraturan, akan mudah menanggapi dan menyelesaikannya.

“Kalian harus pegang aturan dan pelajari baik-baik. Sehingga kalau ada protes kiri dan kanan, kalian bentangkan aturan itu dan jelaskan baik-baik. Selain itu supaya kalian tidak dianggap enteng,” katanya.

KPUD Mimika melantik 546 anggota PPD dan PPS. Pelantikan dilaksanakan dengan pengambilan sumpah dan janji seluruh anggota PPD dan PPS. Ketua KPUD Mimika, Theodora  Ocepina Magal pada kesempatan mengatakan, sebagai penyelenggara pesta demokrasi pihaknya telah mempersiapkan perangkat PPD dan PPS. Sukses dan tidaknya penyelenggaraan pemilukda di Mimika, semuanya itu tergantung kinerja KPUD Mimika berserta perangkat dibawahnya.

Dari total 546 anggota PPD dan PPS, setiap distrik akan ditempati sebanyak 5 orang anggota PPD dan untuk PPS akan ditempati 3 orang disetiap kampung. (Acik/Tomy)



Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment