BBPOM Temukan 15 Produk Kosmetik Tanp Izin dan Kadaluarsa

Bagikan Bagikan
BBPOM melakukan klarifikasi di Hotel Horison Ultima Timika

SAPA(TIMIKA) – Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Jayapura, pada akhir bulan November lalu, telah melakukan pengawasan kosmetik di Kabupaten Mimika. Hasil dari pengawasan tersebut, ditemukan empat sarana memenuhi ketentuan yang  berlaku. Sementara 15 sarana lainnya ditemukan produk kosmetik tanpa izin edar dan sudah kadaluarsa. Kegiatan pengawasan yang dilakukan BBPOM Jayapura di Mimika, mendapat tanggapan kurang baik dari pelaku usaha. Mereka menilai tindakan petugas arogan dan merugikan pelaku usaha.

BBPOM melakukan klarifikasi di Hotel Horison Ultima Timika, Senin (4/12) yang dihadiri Kepala BBPOM di Jayapura, Dra Mudi Yunita Bukit, Apt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Philipus Kehek, Direktur Inspeksi dan Sertifikasi obat Tradisional, Kosmetik dan produk komplemen, Indriati Tubagus, Kapolres Mimika Viktor Dean Mackbon serta sejumlah awak media di Timika.

Kepala BBPOM di Jayapura, Dra. Mudi Yunita Bukit menjelaskan, pengawasan yang dilakukan selama tiga hari merupakan pengawasan rutin dengan target kosmetik kadaluarsa, Tanpa Izin Edar (TIE) atau ilegal dan mengandung bahan berbahaya. Dalam kegiatan ini BBPOM akan mengawasi seluruh sarana kosmetik baik yang dijual di supermarket, toko, kios, klinik kencantikan, SPA atau salon yang kosmetiknya lainnya.

Petugas yang melakukan pengawasan kata Mudi, dilengkapi dengan surat tugas dan tanda pengenal dalam melakukan pengawasan terhadap 19 sarana kosmetika di Timika.

Dari hasil pengawasan tersebut empat sarana memenuhi ketentuan yang berlaku, sementara 15 sarana lainya ditemukan produk kosmetika tanpa izin edar dan kadaluarsa. Sesuai dengan SOP Pengawasan yang dimiliki BBPOM terhadap temuan produk kosmetik TIE, rusak dan kadaluarsa diharapkan tidak diperjualbelikan ke masyarakat.

“Kosmetik tersebut harus diamankan atau dimusnahkan dan kepada sarana tersebut akan diberikan surat peringatan keras. Jika merupakan temuan berulang, maka produk tidak memenuhi syarat tersebut diamankan untuk tahap pro juticia (hokum pidana),” ujarnya.

Sebelum melakukan permusnahan, petugas BBPOM di Jayapura memberikan pembinaan langsung terkait produk kosmetik tersebut dan memberikan pilihan kepada pemilik barang apakah mau memusnahkan produk tersebut secara sukarela atau diamankan oleh petugas untuk proses lebih lanjut.

Pemusnahan produk sesuai dengan SOP dilakukan oleh pemilik produk disaksikan petugas B8POM di Jayapura dan Dinas Kesehatan setempat. Salah satu metode pemusnahan yang dilakukan oleh pemilik adalah merusak produk.

“Petugas BBPOM di Jayapura memiliki standar dalam pengawasan dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah serta nilai-nilai kesopanan. Dengan demikian, tidak benar jika dikatakan petugas melakukan tindakan arogan dan penghancuran kosmetika seperti yang diberitakan oleh pelaku usaha tersebut. Dan untuk penyebaran informasi yang tidak benar, BBPOM di Jayapura bersama dengan Pemerintah Daerah Timika dan Polres Timika sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang akan diambil,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Philipus Kehek mengatakan, bahwa pihaknya mendukung apa yang dilakukan oleh BBPOM. Karena apa yang dilakukan oleh BBPOM sudah sesuai dengan mekanisme, prosedur yang berlaku di Negara ini.

“Sehingga pada prinsipnya kami tidak keberatan dengan apa yang dilakukan oleg BPOM. Sehingga ini menjadi perhatian oleh pengusaha kosmetik, atau salon melakukan usahanya sesuai dengan prosedur yang ada,” katanya.

Kapolres Mimika Viktor Dean Mackbon mengatakan bahwa ada tujuh filosofi yang harus dipahami oleh pelaku usaha diantaranya adalah, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Sehingga Kopolres meminta agar pelaku usaha untuk mentaati aturan yang ada.


“ Saya tahu terkadang pengawasan di Timika atau pemberdayaan masih lemah dan instansi yang melakukan pengawasan masih alakadarnya dan tidak ada progresnya untuk pelaku usaha sehingga pelaku usahanya bingung mau ngaduh kemana. Sehingga pemerintah harus peduli terhadap masyarakat juga memberikan perlindungan kepada pengusaha jangan pelaku mau usaha tetapi terjun bebas,” katanya. (Albin)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment