BPJS Ketenagakerjaan Siap Tindak Tegas Perusahaan Yang Melanggar

Bagikan Bagikan


Ahmad Fauzi, kepala cabang BPJS Mimika
SAPA (TIMIKA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Mimika Papua menggelar pertemuan teknis dengan wartawan media lokal dan nasional di Kabupaten Mimika dalam rangka meningkatkan koordinasi, komunikasi dan informasi manfaat program BPJS ketenagakerjaan secara cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat di Hotel Horison, Kamis (30/11).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Timika Ahmad Fauzi dalam kata sambutannya mengatakan, mengundang wartawan Timika untuk mengup-date informasi terkait program BPJS ketenagakerjaan dalam merangkul perusahaan yang ada di Timika.

Setelah melakukan sosialisasi-sosialisasi pihaknya akan menggandeng Disnaker untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Mimika mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Karena dalam BPJS Ketenagakerjaa ada 4 perlindungan yang meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.

“Program dari BPJS Ketenagakerjaan dapat disampaikan wartawan kepada masyarakat luas. Karena penyebaran informasi ini sangat dibutuhkan,” katanya.

Menurut dia, peserta BPJS Ketenagakerjaan di Timika sebenarnya sudah  mencapai 80 ribuan. Namun karena PT Freeport Indonesia mengalami pengurangan karyawan disebabkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka saat ini angka tersebut berkurang hingga menjadi sekitar 26 ribu orang  yang terdaftar. Angka tersebut masih sangat tidak optimal dibandingkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di Timika.

“Di Timika itu ada 80 ribu tenaga kerja formal maupun tidak formal. Sehingga angka capaian peserta belum optimimal. Kami sudah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait program BPJS Ketenagakerjaan agar warga Timika mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, masih ada kendala dalam hal pembayaran BPJS Ketenagarkerjaan. Sesuai aturan yang berlaku, setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan harus dipotong 2 persen dari gajinya untuk pembayaran dirinya sebagai anggota BPJS ketenagakerjaan. Dan bukti keanggotaannya ditandai dengan adanya kartu BPJS Ketenagakerjaan.

“Gaji karyawan itu akan dipotong sebesar 2 persen dari gaji yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Sisanya dibayarkan oleh perusahaan tempat karyawan bekerja. Apabila sudah dilakukan pembayaran, karyawan berhak mendapatkan kartu BPJS. Setiap waktu dapat mengupdate saldo di dalamnnya. Dan Itu merupakan hak dari karyawan,” jelasnya.

Terkait dengan profesi wartawan, sebenarnya wartawan itu sudah mendapat perlindungan pensiun. Pasalnya, salah satu syarat dari perusahaan yang masuk ke BPJS Ketenagakerjaan adalah perusahaan masuk dalam golongan perusahaan menengah. Sehingga tenaga kerjanya wajib mendapat perlindungan.

Ia menegaskan, pada tahun 2018, pihak akan melakukan pengecekan terhadap perusahaan-perusahaan dalam kategori ikut BPJS Ketenagakerjaan. Apabila terjadi tunggakan akan di tindak tegas. Hal yang perlu di perhatikan yakni upah yang dilaporkan perusahaan harus sesuai dengan yang dibayarkan. Dan di Timika khususnya, pelanggaran-pelanggaran seperti itu masih ditemukan.

“Produk hukum kita sudah bekerjasama dengan Pemda Mimika untuk menindak perusahaan yang melanggar. Ketika perusahaan melanggar akan ada prosedur yang akan dilalui.

Perusahaan itu bisa saja direkomendasi agar perusahaan tersebut dicabut izinnya. Namun, sejauh ini kita masih melakukan sosialisasi. Untuk tahun depan, kita akan bertindak tegas terkait pelanggaran yang ada,” tegasnya.

Lanjutnya, Pihak BPJS Ketenagakerjaan melalui marketingnya akan lebih agresif lagi untuk melakukan sosialisasi dengan membuat papan reklame agar masyarakat luas dapat mengetahuinya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment