DPR Setujui Marsekal Hadi Sebagai Panglima

Bagikan Bagikan
SAPA (JAKARTA) - Sidang Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018 mengambil keputusan menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, dan akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk dilantik.
Sidang Paripurna ke-13 menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI
"Menanyakan apakah laporan Komisi I DPR tentang hasil uji kelayakan calon Panglima TNI dapat disetujui," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam Sidang Paripurna DPR, di Jakarta, Kamis (7/12).

Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna DPR menyatakan persetujuannya Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari mengatakan, Komisi I sebelumnya telah mendapatkan penugasan dari Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR tanggal 4 Desember 2017 untuk membahas pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI.

Dia menjelaskan, menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi DPR RI melalui rapat intern Komisi I DPR RI tanggal 5 Desember 2017 telah memutuskan untuk melaksanakan pemberian persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI pada tanggal 6 Desember 2017.

"Keputusan diambil Komisi I DPR secara musyawarah mufakat," ujarnya.
Selain itu Abdul Kharis juga mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Gatot Nurmantyo yang telah melaksanakan tugas dengan baik sebagai Panglima TNI.

Sementara itu Presiden Joko Widodo menyatakan masih menunggu proses terkait Panglima TNI baru di DPR benar-benar selesai dan ada surat resmi dari DPR.

"Saya menunggu proses yang ada di DPR. Ya, selesai disanapun harus ada surat resmi yang harus kami terima," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/12).

Presiden Jokowi menyatakan hal itu menanggapi pertanyaan wartawan kapan Panglima TNI baru akan dilantik.

"Kita menunggu selesai proses semuanya di DPR. Ditanyakan saja ke sana kok tanya ke saya," tegas Jokowi.

Sebelumnya Komisi I DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta pendalaman visi-misi, kata.

"Setelah Komisi I DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi maka Komisi I DPR memberikan persetujuan sebagai Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (6/12).

Dia mengatakan Hadi dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni sehingga memenuhi syarat dan kecakapan sebagai Panglima TNI.

Politikus PKS itu menjelaskan ada beberapa poin yang disoroti dalam uji kelayakan tersebut yaktu kepemimpinan, profesionalitas, integritas, dan mampu menjaga serta merawat NKRI.

"Proses uji kelayakan yang dilakukan dalam tiga tahap yaitu pemeriksaan administrasi, pemaparan visi-misi, pendalaman visi-misi dan pengambilan keputusan," ujarnya.

Dia mengatakan Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan memberikan apresiasi atas dedikasi serta kesungguhannya dalam bekerja.

Menurut dia, capaian positif tersebut diharapkan bisa dilanjutkan Marsekal Hadi dalam memimpin institusi TNI.

"Kami segera mengirimkan surat ke Pimpinan DPR untuk dilaksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR agar dijadwalkan Rapat Paripurna yang akan dibacakan hasil uji kelayakan," katanya.

Abdul Kharis menjelaskan setelah hasil uji kelayakan itu dibacakan di Rapat Paripurna maka Pimpinan DPR akan mengirimkan surat ke Presiden lalu Presiden melantik Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI.

Dalam kesempatan itu Marsekal Hadi tidak memberikan banyak pernyataan namun dirinya mengaku senang proses uji kelayakan tersebut berjalan lancar. Dia mengatakan sudah memberikan paparan visi-misi di hadapan seluruh anggota Komisi I DPR serta menyampaikan kebijakan strategis yang akan dijalankannya kedepan. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment