Elizabeth Fr Tenawe Jaring Aspirasi Warga Inauga

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) - Anggota DPRD Mimika dari daerah pemilihan (Dapil) III meliputi Inauga, Timika Jaya, dan Limau Asri Elizabeth Fr Tenawe dalam melakukan reses dan penjaringan aspirasi, bertempat di Jalan Budi Utomo Kamis (30/11). Dirinya menampung aspirasi warga di dapil III dengan berbagai keluhan yaitu terkait ketidakseriusan sejumlah instansi pemerintah daerah yang dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat kecil.

Ketua RT 17 Kelurahan Inauga Yustinus Tenawe mengusulkan saluran air (drainase) kelurahan Inauga. Sejauh ini pembangunan saluran air tidak ada. Sehingga saat hujan kampung Inauga selalu banjir. Untuk akses jalan masuk ke rumah warga sudah bagus, namun tidak mempunyai saluran air.

Menurut warga, Dinas Pekerjaan Umum (PU) tidak konsisten menata drainase sehingga masalah ini masih menjadi penyebab utama terjadinya banjir di sejumlah wilayah.

“Untuk jalan ke rumah warga sudah bagus, tapi yang menjadi permasalahannya tidak mempunyai saluran air. Sehingga apabila hujan turun, maka banjir tidak dapat dielakkan lagi. Kami meminta DPRD dapat menyampaikan kepada Pemda agar memperhatikan masalah tersebut,” katanya.

Lanjut Yustinus warganya saat ini cukup dibingungkan dengan tapal batas wilayah tiga kelurahan sekitar pasca pemekaran, yaitu Kelurahan Inauga, Sempan, dan Pasar Sentral.

"Pembagian wilayah kelurahan tidak beraturan. Wilayah kelurahan Inauga adalah induk sebelum pemekaran. Malah justru saat pemekaran, Inauga masuk ke Distrik Wania dan dua kelurahan baru masuk di Distrik Mimika Baru," kata dia.

Yustinus meminta DPRD turun langsung ke lapangan atau ke distrik dan langsung mendengar aspirasi masyarakat terkait tapal batas kelurahan yang tidak jelas. Menurutnya, dirinya merasa heran jika masalah kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah sehingga membuat permasalahan yang memiliki dampak terkait status domisili warga. Dan yang membuat miris ketika warga sampai tidak mengakui pemerintahan Distrik Wania karena mereka merasa masih berada di Distrik Mimika Baru.

"Benar-benar kerja Pemda ini tidak benar, tidak beres. Penataan wilayah seperti kelurahan saja ini berantakan betul-betul. Tidak ada konsistensi dan kepedulian di sini," ungkapnya.

Sementara salah satu warga  Hubertina mengeluhkan rumitnya memperoleh surat keterangan tidak mampu (SKTM) terutama bagi warga non Papua. Misalnya saat dibutuhkan untuk berobat di rumah sakit. Hal tersebut disampaikan atas dasar pengalaman yang diterimanya ketika keluarganya terkena sakit yang membutuhkan biaya banyak sehingga dirinya harus mengurus SKTM tersebut.

"Kita biasanya lari ke kelurahan. Dan itu hanya berlaku untuk masyarakat pribumi. Bagi pendatang tidak diperkenankan,"tuturnya.

Kemudian selain sulitnya mendapatkan SKTM bagi warga pendatang jika sampai di RSUD, warga terkadang tidak mendapat pelayanan maksimal oleh petugas rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut. Kondisi ini membuat kebanyakan warga memilih berobat di Klinik swasta meski harus mengeluarkan biaya yang lebih besar.

Tidak hanya itu, warga juga menyoroti pelayanan di RSUD Kabupaten Mimika terutama pada bagian bangsal. Pelayanan kesehatan dinilai kurang tanggap terhadap pasien. Padahal keadaan pasien sudah sekarat. Hal ini harus menjadi perhatian dari DPRD agar disampaikan kepada Pemda Kabupaten Mimika.

Selain itu, warga juga dibingungkan dengan data yang di dapat untuk mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dari informasi yang didapat warga bahwa data yang berhak mendapat KIS dari statistik. Warga menilai data pemegang KIS mayoritas orang mampu secara materi.

Anggota DPRD Elizabeth yang mendapatkan sejumlah aspirasi warga mengatakan, akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada dinas terkait. Agar ditindaklanjuti dan diakomodir dalam pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) nantinya.


“Apabila hal itu untuk kepentingan warga DPRD harus perjuangkan nantinya. Aspirasi yang ada kami tampung dan akan disampaikan nanti ke Pemda,” katanya.

Terkait permintaan supaya mendatangi masyarakat secara langsung untuk mengetahui tapal batas wilayah, dirinya berjanji dalam tahun ini, DPRD akan turun ke lapangan untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi dari warga untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Bulan Desember ini akan DPRD atur waktu untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Saya harapkan tahun ini sudah selesai,” ujarnya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment