Jawaban BBPOM Jayapura Terkait Pengawasan Mendadak di Timika

Bagikan Bagikan


Produk kosmetik yang dihancurkan tim BBPOM Jayapura.
SAPA (TIMIKA) – Pengawasan yang dilakukan secara mendadak oleh tim staf dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura terhadap sejumlah pelaku usaha kosmetik di Timika, Kabupaten Mimika baru-baru ini, dalam rangka intensifikasi pengawasan kosmetik yang sedang digalakkan dari pusat. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya di Mimika melainkan serentak di seluruh tanah air berdasarkan surat Kepala BPOM pusat tertanggal 11 Oktober.

Upaya pengawasan yang dilakukan BBPOM Jayapura terhadap sejumlah pelaku usaha Salon kecantikan maupun Toko atau Outlet kosmetik di Kota Timika yang dilakukan dan sekaligus penindakan dengan memusnahkan sejumlah produk yang dianggap tidak memiliki izin edar dan kadaluwarsa. 

Langkah tersebut yang dinilai pelaku usaha sangatlah arogan, pasalnya, selama ini belum ada langkah pengawasan maupun sosialisasi dari instansi terkait untuk menjelaskan hal-hal seperti apa yang mesti diperhatikan pelaku usaha, produk seperti apa yang dilarang atau ilegal, dan bagaimana cara melihat izin edar suatu produk.

Kebanyakan, para pelaku usaha di Timika membeli produk kosmetik dari diluar daerah, juga ditempat yang memang menurut mereka dianggap telah memenuhi syarat atau boleh dibilang tempat yang resmi. 

Menanggapi hal itu, Kepala BBPOM Jayapura, Dra Mudi Yunita Bukit, Apt mengatakan, berdasarkan laporan dari tim yang turun dan melakukan pengawasan serta penindakan, tidak ada menjelaskan bahwa ditemukan produk kadaluwarsa.

“Jadi hitam di atas putih ya, berita acaranya staf Balai POM yang melakukan pemeriksaan di Timika tidak disebutkan kadaluwarsa. Hanya disebutkan tidak memiliki nomor izin edar. Jadi, setiap tahun kita melakukan intensifikasi pengawasan kosmetik, bukan hanya tahun ini, sudah terus-terusan setiap tahun,” kata Mudi saat dihubungi Salam Papua dari Timika, Minggu (3/12).

Menurut Mudi klasifikasi resmi atau tidaknya suatu produk dalam hal ini izin edar, perlu dipahami pelaku usaha dan perlu juga didalami oleh BPOM. Pasalnya, tidak semua produk yang dibeli pada suatu tempat yang dianggap resmi, semuanya memiliki izin edar dari BPOM.

“Karena kita Badan POM tidak harus duduk di toko itu atau harus keliling terus-menerus memeriksa kosmetik. Hal yang harus kita awasi, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan POM. Jangan berasumsi ini sudah beli di mall, di toko besar, pasti memenuhi syarat. Tapi orisinil dari negara tertentu misalnya, itu belum tentu legal,” ujarnya.

Mudi menjelaskan, legal atau tidak suatu produk kosmetik, selain izin edar, juga sudah memiliki nomor notifikasi pada tiap produk. Hal ini, pelaku usaha diharap jeli dalam melihat dan menentukan apakah produk yang dijual resmi atau tidak, boleh atau tidak.

“Kalau yang legal itu sudah ada notifikasi, karena kita juga makin kesini tidak mau mempersulit pelaku usaha. Jadi khusus untuk kosmetika, itu melalui nomor notifikasi, beda dengan obat harus ada rangkaian uji kliniknya, termasuk obat tradisional juga. 

Jadi kita mohon dari pelaku usaha ini, kemandirian, kedewasaan dari pelaku usaha. Supaya mereka juga paham terhadap peraturan dan bertanggungjawab terhadap produk yang di distribusikan,” jelasnya.

Mengenai belum adanya upaya sosialisasi sebelum dilakukan pengawasan dan pemusnahan produk kosmetik pada sejumlah tempat usaha, kata Mudi, instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) menyampaikan telah rutin melakukannya. 

Namun menurut para pemilik usaha, hal itu belum dilakukan oleh dinas terkait, sehingga wajar jika mereka menganggap langkah yang dilakukan  tim dari BBPOM Jayapura sangatlah arogan.

Dari informasi Dinas Kesehatan, mereka juga sudah rutin melakukan pertemuan dengan organisasi setempat juga pegusaha kosmetik. Itu yang makanya harus diluruskan. Memang harus duduk bersama menjelaskan.

Saya pikir sosialisasi itu hanya satu cara program pemerintah, tetapi kesadaran dari pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha, kan harus apa sih yang harus diperhatikan. Makanya, itu sudah terbuka semua informasi. Kita kan melakukan pengawasan Balai POM ditingkat wilayah itu menjalankan apa yang sudah digariskan dari pusat," ujarnya.

"Jadi kita tetap mengarah dari arahan pimpinan yang tadi saya bilang, seluruh Indonesia melaksanakannya. Saya yang tandatangan surat tugas itu, dan itu sesuai arahan dari pimpinan. Jadi minggu ini dilaporkan dan tidak usah menunggu sampai selesai, jadi di rekap nanti dalam laporan komprehensif seluruh Indonesia. Trendnya itu, masih banyak tanpa ada izin edar,” katanya.

Dari data yang dihimpun Salam Papua, hari ini Senin (4/12), sehubungan dengan aksi penertiban kosmetika ilegal, Dinas Kesehatan akan menggelar kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang kosmetik, dengan menghadirkan narasumber dari BBPOM Jayapura. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment