KAMPAK Intai Penyelewengan Keuangan 5 SKPD dan Awasi Dana Desa

Bagikan Bagikan


Johan Rumkorem, Sekjen KAMPAK 
SAPA (TIMIKA) - Sekretaris Jendral (Sekjen) Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK) wilayah DKI, Johan Rumkorem mengakui, saat ini mulai mengintai dugaan  kasus  penyelewengan keuangan negara yang dilakukan oleh 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Selain dugaan penyelewengan keuangan negara, KAMPAK juga akan menelusuri dan mengawasi dana desa.

Salah satu yang hingga saat ini masih terus menjadi perhatian KAMPAK adalah penyelewengan dana yang terjadi dalam tubuh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Mimika. Kasus penyelewengan uang negara oleh KONI menurut dia, telah lama dilimpahkan ke Tipikor Polres Mimika, namun hingga saat ini belum menemukan titik terang.

“Saat ini kami sudah terima dan kumpulkan dugaan-dugaan penyelewengan di 5 SKPD. Dan kami diperintahkan langsung dari Presiden untuk terus menelusuri itu. Nama lima SKPD ini sudah ada dalam target KAMPAK, tapi saya belum bisa publikasikan nama-namanya. Untuk kasus KONI itu sampai saat ini belum ada kejelasan, padahal sudah ada di Tipikor Polres Mimika,” ungkap Johan ketika bertandang ke Redaksi Salam Papua beberapa waktu lalu.

Sedangkan terkait penyelewengan Dana Desa, ia mengatakan, KAMPAK telah memiliki data sejak tahun 2015 hingga 2017. Berdasarkan data tersebut, total dana desa disalurkan ke Mimika selama tiga tahun berturut-turut mencapai Rp232 Miliar. Di mana, 2015 sebanyak Rp 38 miliar, 2016 Rp 85 miliar lebih dan 2017 sebanyak Rp 108 miliar.

Ia menjelaskan, dana desa 2017 sebesar Rp 108 miliar telah dilaporkan ke Presiden, Satgas Dana Desa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 15 maret lalu. Dan berdasarkan pantauan di lapangan terkait capaian penggunaan dana desa di Mimika, diakuinya jauh dari besaran jumlah yang disalurkan.

“Kami pegang semua data penyelewengan dana desa itu selama tiga tahun berturut-turut. KAMPAK akan berkomitmen untuk mendorong kasus korupsi di Papua termasuk Mimika, karena kami sudah didorong dari Pusat. Yang namanya korupsi itu harus diberantas,” jelasnya.

Menilai tingkat penerapan dana desa di Mimika menurut dia, sangat tidak relevan atau jauh dari konsep Presiden Jokowi melalui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Selanjutnya ia mengatakan, berdasarkan peraturan, Presiden memprioritaskan dana desa, kesehatan dan pendidikan. Pada peraturan kementerian pasal 4 menerangkan, adanya prioritas untuk memberdayakan masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan.

“Kami sudah pantau pekerjaan pembangunan di Kampung. Salah satunya di kelurahan Perintis, itu pembangunan jalan sama sekali tidak ada. Terus dana desa ke mana? Apa mungkin tidak dapat dana desa?,” katanya.

Ia menyayangkan adanya pembangunan jalan secara Swadaya yang dilakukan masyarakat di 12 RT di Keluarahan Perintis. Menurut dia, keseriusan dan pemerataan perhatian pemerintah sangat dicurigai. Sebab Kelurahan Perintis merupakan salah satu wilayah dalam Kabupaten Mimika yang juga diprioritaskan dalam bidang pembangungan jalan.

“Kasihan sekali warga Perintis pakai dana sendiri untuk bayar alat berat, molen, gorong-gorong dan material lainnya untuk perbaikan jalan. Ini patut di pertanyakan, ke mana dana desa? Kami akan terus mengawasi ini dan menggali semua laporan untuk kemudian diteruskan ke pusat,” jelasnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment