Komisioner KPU Harus Membuat Surat Pernyataan

Bagikan Bagikan


Yohanes Wato, Ketua Panwaslu Mimika
SAPA (TIMIKA) - Mengantisipasi adanya keberpihakan Komisioner KPU terhadap salah satu pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup) dikarenakan hubungan keluarga maupun lainnya, Panwaslu akan mengikuti petunjuk dari Bawaslu Provinsi Papua. Di dalam arahan Bawaslu bahwa, komisioner bersangkutan harus membuat surat pernyataan ketidak-berpihakan, selanjutnya diumumkan ke masyarakat luas.

“Surat pernyatan yang dibuat berisikan ketidak-berpihakan dan masyarakat umum harus mengetahuinya,” kata Ketua Panwaslu Mimika, Yohanes Wato ketika ditemui di Kantor Panwaslu, Jalan Ki Hajar Dewantara, Jumat (1/12) malam.

Selanjutnya, ketika ada keputusan-keputusan terkait penetapan dalam pelaksanaan tahapan pemilu, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk ikut serta. Begitu juga penetapan bakal calon bupati yang maju melalui jalur perseorangan, maka komisioner yang bersangkutan dipastikan tidak ikut di dalamnya karena dikuatirkan ada keberpihakan.

“Langkah Panwas sendiri, masing-masing tahapan yang dilakukan KPU Mimika akan bersurat terkait kelengkapan berkas pendukung. Tidak hanya itu, calon yang terdaftar pun akan dilaporkan ke Bawaslu Provinsi,” jelasnya.

Sementara itu terkait pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati yang maju melalui jalur perseorangan, terdapat 10 pasangan yang mendaftar. Pengawasan yang dilakukan Panwaslu yaitu semua tahapan KPU sesuai dengan koridor. Ia mengumpamakan, waktu penyerahan berkas yang sudah lewat tetapi dapat di loloskan. Kejadian itu akan dipertanyakan Panwaslu kepada KPU mengapa bisa terjadi demikian.

“Kami harus hadir dari setiap tahapan yang dilakukan KPU Mimika. Setiap tahapan yang dilakukan KPU Mimika, nanti kami Panwaslu akan surati ke Bawaslu Provinsi. Jadi harus ada pengetahuan bersama dalam melakukan kebijakan yang di ambil. Hal ini penting untuk tidak terjadi salah paham,” tuturnya.

Lebih lanjut, Panwaslu juga harus terlibat dalam verifikasi faktual partai politik (Parpol), dimana dalam pembukaan berkas atau dokumen dukungan, harusnya menunggu Panwaslu berada di tempat. Jika tidak ada Panwaslu, maka pembukaan berkas tidak boleh dilakukan.

“Selama ini mekanisme dan aturannya seperti itu. Sejauh ini tidak ada temuan dalam verifikasi faktual Parpol. Waktu sebulan melakukan verifikasi, Panwas tidak ada menemukan pelanggaran. KPU sudah melakukan tahapan sesuai aturan,” ujarnya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment