KUA-PPAS Belum Masuk, Dewan Minta Inspektorat Lakukan Penilaian

Bagikan Bagikan
Viktor Kabey, ketua Komisi B DPRD Mimika

SAPA (TIMIKA) – Ketua Komisi B DPRD Mimika, Viktor Kabey meminta Inspektorat untuk mengambil tindakan terkait belum diserahkannya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) oleh Pemkab Mimika kepada DPRD.

“Sampai dengan saat ini KUA-PPAS belum diserahkan kepada pihak DPRD. Maka Inspektorat harus segera melakukan penilaian terkait siapa yang tidak proaktif dan siapa yang menyebabkan keterlambatan,” kata Viktor di gedung DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Senin (4/12).

Dalam peraturan terbaru, kata dia, penilaian kedua belah pihak entah Pemkab atau DPRD, terkait mana yang pro aktif dan mana yang memulai dan tidak memulai, merupakan kewenangan dari Inspektorat.

“Yang melakukan penilaian itu adalah Inspektorat, itu menurut aturan baru yang ada dan yang saya tahu,” ujarnya.

Idealnya, menurut Viktor, KUA PPAS sudah di masukkan mulai dari kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu oleh DPRD di Jakarta. Misalkan saja, sejumlah daerah saat ini sudah banyak yang mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018.

“Makanya saya heran, kenapa Mimika ini belum dimulai prosesnya, saya bingung. Untuk itulah Inspektorat harus menilai sesuai dengan aturan yang ada,” tuturnya.

Inspektorat saat ini berperan sangat penting didalam penentuan kebijakan daerah. Hal ini karena sebelum KUA-PPAS dimasukan atau diserahkan kepada DPRD, harus di sertakan persetujuan dari Inspektorat, begitu juga sebelum rapat paripurna penetapan, akan ada tahapan penilain dari Inspektorat.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki peran dan posisi yang sangat strategis, baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah.

Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam APBD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2012, pada poin penajaman pengawasan angka 4, menetapkan perumusan peran dari Inspektorat kabupaten/kota, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. (Tomy)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment