Ratusan Karyawan RSMM Terancam di PHK oleh YCTP

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) – Persatuan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SPKEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) menyampaikan, per 1 Januari 2018 akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap seluruh karyawan RSMM. Informasi itu terkuak dalam rapat koordinasi (Rakor) antara Yayasan Caritas Timika Papua (YCTP) dengan manajemen RSMM pada 5 Desember 2017. 
Ratusan karyawan RSMM terancam PHK
Ketua PUK SPKEP SPSI RSMM, Yosep Malur, Jumat (8/12) kepada awak media di Timika mengatakan, bulan Desember ini pihaknya akan mengadakan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan manajemen RSMM, sebab pada bulan Oktober telah diajukan surat ke manajemen untuk melaksanakan perundingan, tetapi hingga kini hal itu belum juga terlaksana, malah mendapatkan informasi terkait PHK menyeluruh.

“Kami semua terus terang panik dengan keputusan atau informasi yang disampaikan manajemen dan yayasan pada jajaran manajemen, bahwa per 1 Januari (2018) kami semua akan di PHK. Itu sudah disampaikan langsung ke karyawan dan menimbulkan keresahan, kepanikan di karyawan. Karena jangka waktunya cuma beberapa hari saja,” tutur Yosep.

Terkait PHK ini, kata Yosep, belum ada alasan jelas yang disampaikan kepada pihaknya. Hanya saja disampaikan jajaran manajemen bahwa, sistim pendanaan yang ada saat ini tidak mencukupi, sehingga terjadi ketimpangan.

“Menurut informasi dari yayasan, biaya untuk SDM atau biaya pegawai itu 70 persen, sedangkan biaya operasional pasien itu hanya 30 persen. Sehingga itu dianggap masalah oleh yayasan,” katanya.

Jika alasannya demikian, menurut Yosep, hal itu sangatlah keliru. Sebab, hal itu bukan ranah pekerja atau karyawan.

“Karena yang mengatur itu bukan kami, melainkan yayasan pengelola. Maka hemat kami, seharusnya bukan kami yang di korbankan, tetapi yayasan pengelola yang tidak betul dalam mengelola ini,” tegasnya.

Jika benar terjadi PHK massal terhadap 400-an lebih pekerja atau karyawan RSMM baik pada posisi terendah sampai posisi tertinggi, maka dampaknya akan sangat besar.

“Tentunya (dampak) pasti ada, keresahan itu menimbulkan ketidak-maksimal dalam melaksanakan pelayanan. Nah, tugas kami SPSI menyampaikan untuk teman-teman tetap bekerja seperti sediakala dengan solidaritas yang tinggi,” katanya.

Saat ini langkah yang telah diambil SPSI RSMM antara lain melakukan konsolidasi internal dengan anggotanya, dan meminta agar diadakan pertemuan bersama manajemen untuk menjelaskan terkait rencana PHK.

“Memberikan penguatan kepada seluruh anggota kami untuk tetap kuat, tenang, sampai ada upaya kami yang bisa memperbaiki situasi ini sesuai mekanisme yang ada dalam organisasi,” tuturnya.

Sementara itu tanggapan dari manajemen, kata Yosep, untuk membahas masalah ini direncanakan pertemuan bersama pada Senin 11 Desember pekan depan.

Sejauh ini, SPSI RSMM pun belum mendapatkan penyampaian dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK) selaku penyalur anggaran. Namun, meski demikian, pekerja atau karyawan hingga kini tetap melaksanakan tugas pelayanan seperti biasanya.

Dalam rilisnya, SPSI RSMM menyampaikan bahwa telah ada upaya manajemen dan pihak YTCP mempengaruhi pekerja untuk menerima PHK. Namun pekerja menolak PHK dengan alasan antara lain, PHK ini akan berdampak kepada pelayanan pasien. Bila dipaksakan maka, pekerja atau karyawan melalui organisasi pekerjanya akan menempuh langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menyelamatkan RSMM dan pasien yang sementara dirawat.

“Mohon perhatian dan dukungan dari semua pihak terkait, baik itu PT Freeport Indonesia (PTFI), pemerintah, lembaga adat, tokoh masyarakat, DPRD Mimika dan lainnya, agar PHK ini tidak terjadi.” (Saldi)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment