Terkait Sertifikat Tanah, Kinerja BPN Dikeluhkan Warga

Bagikan Bagikan
Sony Tsenawate mantas Kepala Kampung Limau Asri SP 5

SAPA (TIMIKA) - Warga di Kampung Limau Asri - SP 5 mengeluhkan kinerja dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika. Pasalnya, semenjak pengurusan surat-surat tanah pada tahun 2014 silam, hingga kini sertifikat tidak kunjung selesai. Warga hanya memperoleh informasi dari BPN bahwa kertas sertifikat tanah sedang habis.

Mantan Kepala Kampung Limau Asri - SP 5, Sony Tsenawatme kepada wartawan di gedung DPRD Mimika, Rabu (6/12), mengatakan bahwa selama ini BPN hanya menyampaikan bahwa sertifikat tanah sudah habis. Padahal, untuk mengurus sertifikat tanah hal itu sudah dilakukan warga sejak tahun 2014 silam.

“Sudah di urus sejak tahun 2014. Sebanyak 35 sertifikat tanah di kawasan SP 5, Distrik Iwaka rencananya akan dibuat sertifikat. Namun nyatanya BPN tidak mempunyai kertas sertifikat tanah. Kami diberitahukan bahwa sertifikat tanah sudah habis untuk tahun ini. Ini tidak masuk akal,” kata Sony.

Bahkan, semua persyaratan berupa berkas untuk mengurus sertifikat tanah berupa surat dari kepala distrik dan kepala kampung sudah diserahkan ke BPN. Pihaknya juga sudah sudah sering bolak balik untuk mengurus sertifikat ke BPN, tetapi sertifikat tak kunjung jadi.

“Kami sudah serahkan berkasnya kepada BPN tapi sertifikat belum ada. Semua berkas yang kami sampaikan lengkap,” ujarnya.  

Ia mengeluhkan sejak mengurus sertifikat tanah di BPN, petugas pun tidak memberikan pelayanan yang baik.

Diakuinya, berkas untuk mengurus sertifikat disampaikan kepada Kepala BPN yang lama, sedangkan saat ini kepala BPN telah diganti dengan pejabat baru.

“Meskipun berkasnya diserahkan pada saat pejabat yang lama, bukan berarti  kami tidak dilayani dengan baik. Kami sering di ping pong oleh petugas BPN. Mungkin harus ada uang untuk mengurusnya baru bisa cepat selesai,” tuturnya.

Sementara itu, Thadeus Kwalik salah satu anggota DPRD Mimika yang mendapatkan laporan bahwa warganya tidak mendapat layanan yang baik dari BPN langsung naik pitam. Ia mengatakan agar BPN jangan membuat masalah di Kabupaten Mimika. Sebab, temuan sudah sangat banyak dalam melakukan pengurusan sertifikat tanah.  

“Hutan yang luas saja bisa langsung ada sertifikatnya. Ini masyarakat saya sudah mengurus sejak tahun 2014, namun tidak pernah selesai hingga saat ini. Ini ada permasalahan tanah di Kabupaten Mimika kenapa tidak bisa diselesaikan dengan cepat,” katanya.

Ia menegaskan, BPN Mimika telah “memperkosa” hak hak masyarakat Amungme. Hal ini menurutnya tidak boleh di biarkan terjadi. Seharusnya BPN dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, sehingga, jangan menunggu massa yang datang ke kantor BPN barulah mau diselesaikan.

“Saya berharap BPN Kabupaten Mimika dapat bekerja profesional. Jangan ada duit baru sertifikat cepat selesai. Saya harus perjuangkan hak masyarakat saya,” ujar Thadeus. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment