Tim PKN Hadir di Mimika

Bagikan Bagikan

SAPA (TIMIKA) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia memberikan mandat kepada 5 orang dalam tim Pemantau Keuangan Negara (PKN). Mereka di tempatkan di Kabupaten Mimika setelah mendapatkan surat keputusan (SK) dari Kemenkumham Nomor AHU 0014646. AH.0107.2015 dan bertugas memantau penggunaan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. 
Tim PKN hadir di Timika
Ketua tim PKN Kabupaten Mimika, Antonius Jawame mengatakan, dirinya meminta dukungan dan kerjasama dari semua pihak baik Pemkab Mimika, Polres Mimika, Kejaksaan Negeri (Kejari) Timika untuk bersama-sama membantu tugas PKN yang telah diamanatkan melalui SK Kemenkumham yang dikeluarkan pada 1 November 2017.

“Sebagai ketua PKN di Mimika, kami akan menyampaikan kepada Kapolres dan pemerintah untuk ada kerjasamanya,” kata Antonius saat berkunjung ke redaksi Salam Papua, pada Senin (4/12) malam.

Setelah adanya PKN di Mimika, kerjasama semua intansi dalam mengelola keuangan harus transparan serta hilangkan pengelolaan anggaran yang terkesan ditutup-tutupi, baik penggunaan anggaran APBD Pemkab Mimika hingga penggunaan dana desa (DD).

“Tujuan kami untuk menyampaikan kepada masyarakat dan pemangku jabatan di Mimika bahwa, tim PKN itu sudah ada di Mimika, sehingga penggunaan anggaran oleh pemda bisa transparan dan bisa disampaikan kepada kami,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa tugas yang saat ini dijalankan oleh Kampak Papua, hampir sama halnya dengan yang dijalankan tim PKN di setiap kabupaten/kota di seluruh wilayah di Indonesia, yakni untuk memantau penggunaan anggaran negara.

“PKN dan Kampak itu tujuan sama, untuk memantau penggunaan anggaran negara di daerah-daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, salah satu anggota tim PKN Mimika, Deselius Tipagau mengatakan, tim PKN Mimika akan mengirim surat kepada Pemkab Mimika dalam hal ini Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE, MH. Selanjutnya juga kepada Kapolres Mimika dan Kejari Timika untuk membentuk tim PKN di Mimika yang bertujuan memantau penggunaan anggaran baik APBD maupun APBN.


“Kami akan bagikan surat pemberitahuan kepada mereka untuk pembentukan tim PKN di Mimika,” ujarnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment