3 Persen Saham Divestasi untuk Kesejahteraan Masyarakat Adat

Bagikan Bagikan

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE., MH.


SAPA (TIMIKA) – Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng, SE.MH mengakui, telah menandatangani kesepakatan pembagian saham divestasi bersama Pemerintah Pusat dan PT Freeport Indonesia di Jakarta. Eltinus mengakui sangat bersyukur bisa mendapatkan bagian dari saham 51 persen yang diperuntukan bagi Negara oleh PT Freeport Indonesia.

Diakuinya, dari 51 persen tersebut dibagikan ke Provinsi Papua sebesar 10 persen. Namun dari provinsi mengambil 3 persen untuk dibagi-bagikan ke 27 kabupaten lain di Papua. Sedangkan sebesar 7 persen murni diberikan kepada Pemkab Mimika. Dengan demikian, dari 7 persen tersebut akan dibagi untuk kesejahteraan masyarakat adat sebesar 3 persen, 3 persen untuk dikelola Pemkab serta 1 persen untuk dikembalikan sebagai saham induk.

“Untuk kita di Mimika murni dapat tujuh persen dan dibagi-bagi untuk masyarakat adat dan Pemkab juga untuk dikembalikan ke induk. Kami kejar saham ini sudah sejak lama. Pada awalnya saya minta dua puluh persen, tapi mereka keberatan dan kita terima sepuluh persen. Memang pemerintah sebelumnya memperjuangkan hal ini, tapi tidak tercapai. Dengan adanya Presiden yang sekarang, kami sangat bersyukur karena bisa mendapatkan bagian dari 51 persen itu,” kata Bupati Mimika.

Diakuinya, Jumat lalu diundang ke Jakarta untuk menandatangani MoU bersama Pemerintah Pusat, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN,  Pemerintah Provinsi dan PT Freeport dan PT. Inalum. 

Penandatanganan MoU ini juga disaksikan oleh Kementerian Dalam Negeri, jajaran Kemenkeu, Kemen ESDM dan BUMN, perwakilan dari  Koordinator Kementerian bidang Perekonomian, Kejaksaan Agung RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta perjabat tinggi Pemprov Papua dan Pemkab Mimika.

Selanjutnya ia mengatakan, pembagian untuk masyarakat suku Amungme dan Kamoro dari besaran 3 persen belum bisa dipastikan sebelum dilakukan pertemuan bersama dua lembaga adat di Mimika.
Namun untuk yang dikelola oleh Pemkab dengan besaran 3 persen akan dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Mimika melalui pembangunan di bidang Infrastruktur darat dan laut. Selain itu akan membenahi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta kesejehteraan ekonomi masyarakat.

“Setelah penandatanganan MoU yang kemarin, akan masih ada pertemuan lanjutan antara Pemerintah Pusat dengan PTFI untuk pembahasan kesepakatan UPK. Kalau UPK sudah disahkan maka kita juga akan dapat lagi defiden 10 persen dan juga akan dibagikan bersama Pusat, Provinsi dan Pemkab Mimika,” katanya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment