ASN, TNI dan Polri Bukan Pekerja Parpol

Bagikan Bagikan
Foto-Ilustrasi ASN
SETIAP kali digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Gubernur, Bupati atai Walikota, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri selalu diingatkan untuk bersikap netral. Tidak boleh memihak salah satu pasangan calon.

Khusus untuk ASN telah diatur  dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menuturkan, proses pemberian sanksi terhadap ASN yang terbukti tidak netral dipersingkat. Selain itu ASN yang bersangkutan juga akan langsung diberhentikan sementara. Kalau ditengarai ada pelanggaran, Bawaslu berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kemenpan RB dan Kemendagri untuk selanjutnya ASN bersangkutan akan diberhentikan sementara.

Sumarsono juga mengingatkan, berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Bawaslu/PAnwaslu memiliki kewenangan untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN kepada KASN, Kemenpan RB dan Kemendagri untuk memberikan sanksi ASN   yang melanggar.

Sementara netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Adapun pengertian dari netralitas TNI sebagai berikut : Netral : “Tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak.” Netralitas TNI : “TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.”

Untuk Polri, sudah ditetapkan 13 poin pedoman netralitas Polri pada ajang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. (1). Anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala/wakil kepala daerah/caleg. (2).  Dilarang menerima/meminta/mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, paslon dan tim sukses pada kegiatan Pemilu/Pemilukada. (3). Dilarang menggunakan/memasang/menyuruh orang lain untuk memasang atribut-atribut yang bertuliskan/bergambar parpol, caleg, dan paslon.
Selain itu, (4). Dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali di dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas. (5). Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar/foto bakal pasangan calon kepala/wakil kepala daerah baik melalui media massa, media online dan media sosial. (6). Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala/wakil kepala daerah/caleg. (7). Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada calon kepala/wakil kepala daerah/caleg/tim sukses. Yang wajib dilaksanakan adalah memberikan pengamanan pada rangkaian kegiatan Pemilu/Pilkada.

Selanjutnya, (8). Dilarang menjadi pengurus/anggota tim sukses paslon/caleg di dalam Pemilu/Pilukada. (9). Dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan kepentingan politik parpol maupun paslon/caleg di dalam kegiatan Pemilu/Pilkada. (10). Dilarang memberikan fasilitas-fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan parpol, caleg, paslon Pilkada, tim sukses dan paslon Presiden/Wapres pada masa kampanye. (11).

Dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) terhadap paslon serta dilarang menganjurkan untuk menjadi golput. (12). Dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil penghitungan suara pada kegiatan pemungutan suara Pemilu/Pilkada. Dan (13). Dilarang menjadi panitia umum Pemilu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) serta turut campur tangan di dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu.

Inti dari semua ini ingin menegaskan, ASN haruslah tetap menjadi ASN, TNI haruslah tetap menjadi anggota TNI dan Polri haruslah tetap menjadi anggota Polri.  Atas dasar itu, ASN, TNI dan Polri hendaknya tidak boleh menempatkan diri sebagai pekerja partai politik (Parpol). ASN, TNI dan Polri tidak digaji negara untuk menjadi pekerja parpol. ASN, TNI dan Polri adalah abdi negara. Bukan abdi Parpol. Ingat itu. 

ASN harus tetap fokus pada pekerjaannya, meningkatkan kinerja memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Begitu juga TNI dan Polri. Tidak boleh menyimpang dari tugas pokoknya, menjaga keutuhan NKRI dan menjaga keamanan.   Status ASN, TNI dan Polri tidak melekat pada pakaian seragam yang digunakan. Artinya seorang ASN, TNI, Polri yang tidak mengenakan pakaian seragam, dia tetap ASN, TNI dan Polri yang dilarang terlibat dalam bentuk apa pun mendukung salah satu paslon.

Bawaslu dan Panwaslu sudah diberikan kewenangan untuk memastikan ASN, TNI dan Polri netral. Gunakanlah kewenangan tersebut semaksimal mungkin demi terciptanya Pilkada serentak 2018 yang jujur, bersih dan adil untuk semua kandidat. (yulius lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment