BKD Didesak Tangani Guru SMA/SMK

Bagikan Bagikan

Kabag Organisasi Tata Laksana (Ortal) Mimika, Abraham Kateyau 
SAPA (TIMIKA) – Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Tata Laksana (Ortal) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Abraham Kateyau mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mimika segera menangani persoalan yang dialami para guru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) di daerah ini setelah terjadi pengalihan kewenangan Dinas Pendidikan Menengah ke Provinsi Papua.

Solusi bagi persoalan ini harus jelas agar para guru tidak merasa terombang-ambing dalam menjalankan tugas dan persoalan penganggaran penyelenggaraan ujian nasional (UN) dan operasional lainnya pada tingkat pendidikan menengah bisa berjalan.

“Khusus terkait penganggaran itu harus ditanggung provinsi dan itu harus jelas. Apa lagi saat ini semua sekolah siap-siap menyelenggarakan UN,” ungkap Abraham saat diwawancarai di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Abraham menjelaskan, telah ada tim dari BKD Provinsi Papua yang datang ke Mimika untuk meminta data-data guru SMA/SMK se Mimika agar kejelasan status semua guru tersebut menjadi urusan Provinsi.

Selain itu, berdasarkan aturan, status seluruh guru  SMA dan SMK sudah menjadi kewenangan Provinsi Papua. Namun harus ada kejelasan agar tidak menjadi hambatan serius dalam penanganan pendidikan di Mimika.

 “Komunikasi seharusnya dilakukan dengan baik oleh BKD karena ini kewenangan mereka. BKD juga harus cepat mengambil langkah supaya guru-guru tidak merasa terombang-ambing,” tuturnya.

Selain itu ia juga berharap, agar  cabang Dinas Pendidikan Provinsi Papua harus segera dibentuk di Mimika. Sebab, dengan adanya pengalihan kewenangan status semua guru di Mimika hanya menjalankan tugas pembantuan.

“Gaji dan anggaran lain untuk guru-guru itu seharusnya dianggarkan di provinsi, bukan di daerah lagi. Kita hanya berharap BKD bisa mengambil langkah,” katanya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment