DPRD Terima Aspirasi FPDM Terkait Dugaan Ijazah Palsu

Bagikan Bagikan

Dewan saat menerima terima aspirasi.


SAPA (TIMIKA) – DPRD Mimika menerima aspirasi dari ratusan  massa yang tergabung dalam Forum Peduli Demokrasi Mimika (FPDM) terkait dengan dugaan pemakaian ijazah palsu oleh Bupati Eltinus Omaleng, Senin (15/1).

Pantauan Salam Papua,  massa terlebih dahulu berkumpul di lapangan Timika Indah sekitar pukul 10.00 WIT lalu menuju ke Kantor DPRD Kabupaten Mimika menggunakan sejumlah kendaraan roda dua maupun roda empat.

Perwakilan massa yakni Juli Murib dalam penyampaiannya, mengatakan, pihaknya datang ke Kantor DPRD Mimika untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.

Adapun tuntutan dalam aspirasi mereka diantaranya, menuntut agar bupati dieksekusi atau dicopot sebagai bupati Kabupaten Mimika, meminta pejabat pemerintah provinsi untuk tidak melindungi (Bupati-Red), karena menurut pihaknya, Bupati telah merugikan Kabupaten Mimika. Meminta agar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mencopot  guru atau kepala sekolah dan pimpinan perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah palsu. Dan terakhir meminta kepada Ketua DPRD Kabupaten Mimika dan Pansus DPRD Kabupaten Mimika, untuk segera melaksanakan pleno dan melanjutkan aspirasi kepada Kementrian Dalam Negeri, Menteri Politik, Hukum dan HAM, serta Gubernur Provinsi Papua.

Menurut Juli, tuntutan itu dibuat berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.01 P/KHS/2017 tentang Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng yang diduga menggunakan ijazah palsu. Kemudian Surat Keputusan Hak Angket DPRD Kabupaten Mimika No 4 Tahun 2016 tentang pemakzulan Bupati Mimika, karena diduga menggunakan ijazah palsu. Dasar lain dari tunutan ini adalah UU Pemerintah Daerah No. 23 Tahun 2014 tetang sumpah janji sebagai kepala daerah.

Setelah mengungkapkan aspirasi, massa pun diwakili oleh Tantinus Yanengga memberikan dokumen yang berisi aspirasi massa kepada Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika Nataniel Murib yang mewakili Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom yang sedang sakit.

Salah satu anggota DPRD Kabupaten Mimika, yang merupakan sekretaris Komisi B, Antonius Kemong mengatakan, aspirasi yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Mimika diterima dengan baik dan seluruh rakyat berhak menyampaikan aspirasinya.

“Di DPRD itu prinsipnya, siapapun yang menyampaikan aspirasi itu kami (DPRD) siap, mau itu lawan politik kah apakah, bagi kami istilah itu tidak berlaku di DPRD, karena semua orang berhak mengungkapkan aspirasi, dan DPRD akan bekerja berdasar mekanisme yang ada, yakni rapat kemudian membahas hingga menemukan bagaimana jalan keluarnya,”  kata Antonius.

Antonius mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh massa yang telah memberikan aspirasi sehingga Kabupaten Mimika bisa berjalan dengan baik.

“Aspirasi harus disampaikan dengan baik tanpa harus melakukan hal yang sifatnya menganggu kamtibnas,” katanya.

Selain itu, Anggota DPRD Mimika Komisi A, Markus Timang mengatakan, aspirasi yang diterima itu akan diteruskan ke Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Mimika, dan dibahas sesuai dengan permintaan dari masyarakat.

Ia pun menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Elminus B Mom, bahwa ditahun politik ini masyarakat diminta untuk tidak bertindak semena-mena sehingga menimbulkan gangguan kamtibnas. Massa ataupun masyarakat harus menunggu hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mimika.

“Ada pesan yang disampaikan ketua kepada saya, bahwa masyarakat diminta untuk tidak bertindak semena-mena sehingga menggangu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mimika ini. Kemudian yang kedua, adalah massa ataupun masyarakat harus menunggu keputusan dari KPUD Kabupaten Mimika pada tanggal 12 Februari 2018 mendatang. DPRD  akan memproses aspirasi yang disampaikan ini,” ujarnya.

Terkait aspirasi ini, sebelumnya Ketua Tim Partai Politik pendukung 'Koalisi Mimika Bersatu' yang mengusung pasangan Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OMTOB), Yohanis Felix Helyanan dalam orasinya saat deklarasi OMTOB di lapangan Timika Indah, pada Rabu 10 Januari 2018, mengatakan pasangan tersebut tidak sedang bermasalah dengan adanya dukungan seluruh Parpol dari pusat.

"Ini membuktikan bahwa pasangan OMTOB tidak sedang bermasalah dengan urusan apapun. Seandainya kalau mereka di pusat tahu bahwa OMTOB bermasalah, SK untuk mendukung beliau berdua tidak akan dikeluarkan," ujarnya.

Yohanis mengatakan, isu ijazah palsu Eltinus Omaleng yang digunakan saat pencalonan pada Pilkada 2014, memang sengaja diciptakan atas kepentingan pihak tertentu. Dimana informasinya bahwa ijazah palsu Eltinus sengaja dibuat oleh oknum tertentu yang ingin menggagalkan Eltinus menjadi Bupati Mimika.

"Di pusat itu lebih tahu persoalan yang terjadi di daerah. Ada isu-isu yang memang sengaja diciptakan," tegas Yohanis. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment