Kewenangan Beralih, Disdik Komitmen Jalin Koordinasi dengan Provinsi

Bagikan Bagikan

Kepala Disdik Kab. Mimika, Jenny Ohestin Usmani.


SAPA (TIMIKA) – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mimika, Jenny Ohestin Usmani mengaku komitmen terus menjalin koordinasi bersama Disdik Provinsi Papua menyangkut segala urusan teknis dilingkup Pemkab Mimika. Meski kewenangan bagian pendidikan menengah telah dialihkan ke provinsi, masih ada sebagian urusan khusus teknis yang harus ditangani di kabupaten.

“Saya harus jalin koordinasi ke provinsi, karena ada hal-hal yang memang juga harus kita yang tangani. Misalnya persoalan guru yang uang sertifikasinya tidak dicairkan, maka saya bantu untuk dorong ke provinsi. Itu pernah terjadi tahun lalu, kita di Mimika ini sebagai tempat bertanya,” kata Jenny ketika ditemui Salam Papua di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, SP 3, Rabu (17/1).

Ia menjelaskan, untuk pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMA/SMK akan terus di komunikasikan bersama provinsi, karena sejak tahun lalu kepanitiaan penyelenggaraan ujian nasional tingkat SMA/SMK masih tanggungjawab pendidikan dasar. Dengan demikian, setiap bantuan penyelenggaraan UN akan tetap disalurkan melalui Disdik Kabupaten untuk dibagikan ke setiap sekolah.

“Yang jelas tahun lalu kami sudah rapat di provinsi bahwa, meski kewenangan ditarik ke provinsi, tapi koordinasinya tetap kita di Mimika. Sekarang juga kita belum pastikan kapan peresmian penarikan kewenangan pendidikan menengah ke provinsi. Itu makanya saya harus terus jalin koordinasi ke provinsi. Intinya apa yang akan saya lakukan, itu harus melalui koordinasi, baik ke provinsi atau pun ke pusat,” jelasnya.

Kata dia, bukan hal yang mustahil jika personil atau pegawai pada pendidikan menengah tidak di tarik ke provinsi. Pihaknya akan berupaya mengatur penataan ruang pada Kantor Disdik agar semua pegawai bisa memiliki tempat duduk.

“Kita berpikir sederhana saja, tidak mungkin pegawai bisa bekerja kalau tidak ada tempat duduknya. Itu makanya saya berupaya agar semua pegawai di kantor saya bisa dapat tempat duduk. Kalau soal pengalihan personil ke provinsi, itu saya juga belum tahu pasti. Tapi bukan tidak mungkin akan tetap di sini,” terangnya.

Sementara itu terkait jumlah murid SD dan SMP yang akan melakukan UN, Jeni mengatakan bahwa saat ini sedang dalam proses perekapan. Namun, untuk tahun ini akan ada penambahan subrayon tingkat SD yang ikut menyelenggarakan UN.

“Saya sudah dapat laporan dari kabid (kepala bidang) bahwa tahun ini ada penambahan subrayon tingkat SD yang menyelenggarakan UN. Saat ini kita sementara merekap jumlah murid yang nanti ikut UN,” ujarnya.

Sementara mantan Kepala Dinas Pendidikan Menengah (Kadispenmen) Mimika, Armin Wakerkwa, mengakui penarikan kewenangan pendidikan menengah ke provinsi merupakan implementasi Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014. Karena kebijakan telah di terapkan oleh Provinsi Papua maka, urusan pendidikan menengah di Mimika juga akan dialihkan.

“Tanggal 10 Januari lalu bupati kita sudah melantik Kadisdik Mimika. Itu berarti saat itu juga pendidikan menengah resmi tidak ada di Mimika. Itu semua berdasarkan Undang-undang,” katanya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment