KPUD Akan Bentuk Panitia Pemutakhiran Data Pemilih

Bagikan Bagikan

Ilustrasi.


SAPA (TIMIKA) - Divisi Hukum KPUD Mimika, Alfrets Petupetu, mengatakan dalam rangka melakukan pemutakhirkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT), 12 Januari mendatang KPUD Mimika akan membentuk Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Alfrets yang ditemui awak media di Kantor KPUD Mimika, Jalan Yos Sudarso, Selasa (9/1) mengatakan PPDP dibentuk untuk mencocokan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU. Pada saatnya nanti, PPDP yang dibentuk akan turun ke rumah-rumah penduduk untuk melakukan pemeriksaan atau pencocokan data.

Selain melakukan pencocokan data, PPDP juga akan melakukan penelitian daftar pemilih yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2018. Agenda pencocokan dan penelitian data atau yang disebut Coklit ini, dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

"Nanti pada tanggal 20 Januari kami ada kegiatan Coklit, atau pencocokan dan penelitian, yang dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia. Dari target, seluruh penyelenggara harus turun dan minimal mencocokan 5 KK," kata Alfrets.

Target awal Coklit, KPUD akan mendatangi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, politikus dan masyarakat. Semuanya itu wajib memiliki E-KTP atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), sehingga dapat terdaftar ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).

"Masyarakat wajib memiliki KTP elektronik dan surat keterangan dari Disdukcapil untuk bisa di data dan dimasukkan kedalam daftar pemilih sementara," jelasnya.

Setelah melakukan Coklit, hasilnya akan diumumkan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat yang selanjutnya akan disesuaikan.

"Setelah pendataan nanti kami umumkan, tunggu tanggapan dari masyarakat. Setelah ada akan disesuaikan, maka baru terbentuklah DPT," katanya.

Proses ini harus dilakukan KPUD mengingat sudah terlalu banyak masalah yang berhubungan dengan DPT saat pelaksanaan agenda pemilu.

“DPT ini kan seperti yang kita tahu, terlalu banyak masalah yang terjadi sebelum-sebelumnya. Pemilukada sudah jalan, muncul masalah DPT," ujarnya.

KPUD Mimika sudah menerima DP4 dari Kemendagri yang jumlahnya 219.050. Jumlah tersebut lebih kecil dari DPT pemilu di Mimika sebelumya, sebanyak 222.273. Oleh karena itu sehingga pihaknya akan mencocokan nama, tempat tinggal, alamat, nomor KTA dan KTP. Jika tidak sesuai maka pihaknya akan dibuatkan pemberitahuan.

Khusus untuk KTP Nasional, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 tentang pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, tidak dapat memberikan hak suaranya.

"KTP nasional menurut aturan PKPU nomor 3 dan sesuai dengan petunjuk KPU RI, dalam pencocokan dan penelitian nanti hanya 2 yang akan dilayani dan masuk dalam DPS, yakni KTP elektronik dan surat keterangan dari Disdukcapil. Sehingga kami imbau kepada masyarakat yang masih menggunakan KTP Nasional segera mengganti agar bisa memberikan hak pilihnya,” terangnya. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment