KUA PPAS Siap Dibahas

Bagikan Bagikan


Ketua Komisi B DRPD Mimika, Kristian Viktor Kabey.


SAPA (TIMIKA) - Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Mimika, Kamis (18/1), memutuskan melaksanakan rapat pra pembahasan APBD 2018 dengan membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (19/1).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007, KUA PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. KUA PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Ketua Komisi B DPRD Mimika, Kristian Viktor Kabey mengatakan banyak hasil reses anggota dewan yang merupakan aspirasi masyarakat dan telah ditampung, namun tidak diakomodir dalam KUA PPAS setelah dilakukan pengecekan.

"Dalam pertemuan nanti DPRD akan membahas yang prioritas bagi masyarakat. Karena dalam KUA PPAS yang diserahkan pemerintah daerah membahas dalam hal prioritas. Dalam KUA PPAS tidak diakomodir hasil reses anggota DPRD," kata Viktor.

Menurut dia, koordinasi dan konsultasi anggota dewan dengan anggota dewan yang ada dalam tim Banggar, harus terjalin dengan baik, agar pada pembahasan anggaran nantinya tidak alot. Diharapkan dalam rapat pra pembahasan tim Banggar dapat memasukkan program prioritas dari anggota dewan.

Pembahasan ini penting karena menurutnya ini menyangkut aspirasi masyarakat. Dokumen KUA PPAS yang diserahkan pemerintah kepada DPRD, kata dia, tidak mencantumkan skala prioritas dalam program pembangunan Kabupaten Mimika.

"DPRD sepakat program prioritas yang harus ada dalam KUA PPAS," ujar Viktor.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, Viktor menegaskan, KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasar untuk periode satu tahun. Kebijakan umum memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaianya.

Sementara itu, PPAS, kata Viktor, merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

"Pembahasan KUA dan PPAS dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD, dan paling lambat telah disepakati pada akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditanda tangani antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan," terangnya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment