Menanti Ketegasan dan Kenetralan KPUD

Bagikan Bagikan


 SAMPAI Rabu (10/1) pukul 24.00 WIT, tercatat sebanyak empat pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Mimika dari jalur partai politik/gabungan partai politik dan enam pasangan dari jalur perseorangan yang mendaftar di KPUD Mimika untuk mengikuti Pilkada serentak pada 27 Juni 2018. Setelah diteliti, KPUD menetapkan hanya satu pasangan dari partai politik dan enam pasangan dari jalur perseorangan yang lolos administrasi. Semua pasangan yang lolos ini tentu sudah menyertakan berkas sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Secara khusus dalam pasal 7 tentang persyaratan untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; berpendidikan  paling  rendah  sekolah  lanjutan tingkat atas atau sederajat; berusia  paling  rendah  30  (tiga  puluh)  tahun untuk Calon Gubernur dan Calon    Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika   berdasarkan   hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim; tidak   pernah   sebagai   terpidana   berdasarkan putusan pengadilan   yang   telah   memperoleh kekuatan hukum   tetap   atau   bagi   mantan terpidana  telah   secara   terbuka   dan   jujur mengemukakan kepada   publik   bahwa   yang bersangkutan mantan terpidana;   tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan   yang   telah   mempunyai kekuatan hukum tetap; tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan               dengan   surat   keterangan   catatan kepolisian;
Selain itu, menyerahkan daftar kekayaan pribadi; tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan                dan/atau  secara  badan  hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; tidak   sedang   dinyatakan   pailit   berdasarkan putusanpengadilan   yang   telah   mempunyai kekuatan hukum tetap; memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi; belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, CalonWakil  Gubernur,  Calon  Bupati,  Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota; belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon           Wakil  Gubernur,  atau  Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama; berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; tidak   berstatus   sebagai   penjabat   Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;              menyatakan  secara  tertulis  pengunduran  diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DDPRD sejak ditetapkan sebagai   pasangan   calon   peserta Pemilihan; menyatakan  secara  tertulis  pengunduran  diri sebagai anggota   TNI, Polri,   dan PNS serta  Kepala  Desa  atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; danberhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
Untuk calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan, sesuai pasal 41 ayat 2, harus memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir   di   daerah   bersangkutan. Pilkada di Kabupaten Mimika masuk dalam huruf (a) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada   daftar   pemilih   tetap   sampai dengan  250.000  (dua  ratus  lima  puluh  ribu) jiwaharus   didukung   paling   sedikit   10% (sepuluh persen); Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a ini tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
Khusus angka sebaran ini juga penting untuk diperhatikan oleh KPUD, karena sudah ada persentasinya, tidak boleh terjadi angka dukungan ini hanya menumpuk pada satu distrik atau kecamatan saja. Selain foto copy KTP elektronik atau Surat Keterangan dari Dispencapil, ada sejumlah formulir yang harus diisi terlebih oleh warga yang mendukung dan ini harus asli.
Sementara untuk calon bupati dan wakil bupati dari jalur partai, harus ada bukti dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
Masih terdapat banyak persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh pasangan calon dan akan diverifikasi oleh KPUD. Satu hal pasti diharapkan dan dinantikan oleh semua paslon yang sudah mendaftar dan juga masyarakat Mimika adalah ketegasan dan kenetralan KPUD dalam memverifikasi berkas-berkas yang sudah dimasukan. KPUD harus tegas melakukannya sesuai Undang-Undang. KPUD juga harus bersikap netral terhadap semua paslon, tidak boleh memihak kepada paslon tertentu. Sikap keperpihakan tentu tidak hanya menciderai proses Pilkada yang demoktratis, tapi juga berpotensi menimbulkan konflik di daerah ini. Ini yang tidak boleh terjadi. (yulius lopo)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment