Meneropong Rekam Jejak Kepala Daerah

Bagikan Bagikan

Gambar Ilustrasi, Rekam Jejak
Bagaimana dengan Mimika?

Setelah krisis moneter dan krisis politik tahun 1998, Indonesia memasuki lembaran baru dalam dunia perpolitikan yang diberi nama masa reformasi. Masa ini merupakan masa transisi dari pemerintahan yang tersentralistik di pusat kepada pemberian beberapa porsi kekuasaan di pemerintahan daerah dengan bentuk sistem otonomi daerahnya, yang sering dikenal dengan istilah desentralisasi. Banyak ahli berkata, sistem ini akhirnya melahirkan “raja-raja kecil” di daerah.

Mengapa demikian? Karena memang Kepala Daerah memainkan peranan yang sangat menentukan dalam sistem ini. Pejabat ini menerima sebagian besar dananya dari pusat dan mengendalikan pendistribusian dana-dana tersebut melalui saluran-saluran tertentu. Jika seandainya, mereka mampu bekerjasama dan atau “menguasai” ketua DPRD serta para pengusaha terkemuka, dan jika dia mampu mengakomodasi komandan militer, maka dia akan bisa menguasai kabupaten dan mempertahankan jaringan patronase (pemegang pucuk kekuasaan) tanpa menemui banyak oposisi.

Hal tersebut bisa bernilai positif dan bisa pula bernilai negatif. Secara positif, maka sang Kepala Daerah yang baik akan menggunakan kekuasaannya secara tulus dan bersih untuk membangun daerah dan masyarakat yang dia cintai dengan berbagai dimensi pendukung, seperti ekonomi, politik, pendidikan, budaya, infrastruktur, dan sebagainya. Dia bahkan bisa menggunakan uang pribadinya dan bahkan gajinya sebagai Kepala Daerah untuk membantu berbagai dimensi tersebut. Catatan, penggunaan uang pribadinya adalah sungguh-sungguh uang pribadinya, bukan merupakan manipulasi bahasa belaka yang sesungguhnya uang tersebut diambil dari kantong kas daerah. Di samping itu, sang Kepala Daerah akan membangun sistem pemerintahan “yang kecil” itu berdasarkan good governance yang transparan dan akuntabel sehingga melahirkan masyarakat “kecil” yang kuat dan menjadi panutan bagi daerah yang lain.

Sedangkan secara negatif, atau lebih tepatnya disebut melakukan berbagai kecurangan dalam jabatan, kekuasaan yang dimiliki sang Kepala Daerah seperti yang saya sebutkan di atas, hanya akan menjadi kendaraannya untuk memenuhi lumbung ekonominya, baik secara pribadi maupun golongan. 

Berbagai fakta yang mengemuka di Indonesia saat ini, bahwa ada beberapa Kepala Daerah yang terjerat secara hukum karena perilaku negatif tersebut. Bahkan ada Kepala Daerah yang jika dikaji secara mendalam sebenarnya pun melakukan perilaku negatif yang sama, namun lepas dari jeratan hukum karena dia memiliki koneksitas yang “saling menguntungkan” dengan tokoh-tokoh kuat yang menguasai dunia perpolitikan dan atau mungkin militer, baik di pusat maupun di daerah.

Di samping itu, Kepala Daerah yang berperilaku negatif ini, jika Dia hendak mencalonkan diri lagi sebagai Kepala Daerah pada periode selanjutnya (incumbent), dan jika dia adalah pribadi yang juga tidak tersentuh jeratan hukum atas beberapa kinerja “bocor” selama menjabat, maka sudah menjadi rahasia umum di Indonesia ini bahwa dia hanya akan mengekpos berbagai hasil kerjanya yang sesungguhnya kurang maksimal di mata masyarakat dan kurang menjawab kebutuhan terpenting masyarakat. Kepala Daerah yang dimaksud pun akan menyembunyikan sekuat “lumbung ekonominya” berbagai kinerja buruk, yang sebenarnya bukan hanya masyarakat yang tahu, tapi hati nuraninya yang paling dalam pun mengetahui hal tersebut.

Pada kondisi seperti ini, masyarakat terkadang dibohongi dengan uang segenggam untuk menutupi kinerja buruk sang Kepala Daerah selama satu periode. Bahasa seperti ini sebenarnya sudah sering disampaikan kepada masyarakat, tapi tetap saja tidak dapat mengubah tradisi kotor seperti ini. Karena memang dalam kajian sosial, ada beberapa kelompok masyarakat yang terjerat paham pragmatisme.

Mereka beranggapan, siapapun Kepala Daerahnya mereka akan tetap mengalami kondisi ekonomi yang sama. Seperti penggalan lagu Rhoma Irama, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Akhirnya, mereka akan menjadi pemungut uang penutup mulut dan penghilang fakta kotor sang Kepala Daerah tersebut. Sesungguhnya, jika masyarakat mau berani menolak uang semacam itu, maka niscaya itu akan mempengaruhi proses perbaikan ekonominya. Saatnya masyarakat bertobat secara sosial.

Bagaimana dengan Kabupaten Mimika? Silahkan masyarakat Mimika yang menilai dan membuat keputusan untuk pembangunan Kabupaten Mimika yang lebih baik. Salam! (Jimmy Rungkat)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment