OPD Baru Mulai Menjalankan Tupoksi

Bagikan Bagikan

Ilustrasi - Pelantikan Kepala OPD lingkup Pemkab Mimika.


SAPA (TIMIKA) - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dibentuk dan dikukuhkan beberapa waktu lalu, kini resmi mulai menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing untuk melayani masyarakat di Kabupaten Mimika. Pengaktifan OPD ditandai pertemuan berasama sekaligus penentuan kantor yang disesuaikan dengan quota tupoksi setiap OPD baru.

“Kita sudah dipercaya untuk menjalankan suatu tugas baru untuk membangun Mimika melalui pelayanan kepada masyarakat. Karena itu semua pejabat eselon II dan III A yang telah dilantik, harus benar-benar bertanggungjawab,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Ausilius You dalam pertemuan di Lantai III Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, SP 3, Rabu (17/1).

You mengakui perubahan OPD berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017, tentang peningkatan dari satuan menjadi dinas, yang mana harus dijabat oleh pejabat eselon II. Meski ada juga dinas yang dilebur untuk menjadi OPD sesuai kebutuhan di lapangan.

“Itu berarti tidak ada beban tugas yang lebih atau kurang. Tapi semuanya akan berjalan seperti biasa. Kalau memang kita bertanggunjawab, berarti semuanya akan berjalan aman,” tuturnya.

Dalam pertemuan bersama itu, sekaligus menentukan kantor bagi tiap OPD, seperti misalnya untuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), akan menempati eks Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPTSP), akan menempati Kantor eks Dinas Pendidikan Menengah (Dispenmen), tetapi sebagian aktifitas masih menggunakan kantor DPTSP. Kantor Penanganan Barang dan Jasa akan menempati eks Kantor Bagian Pertanahan, Kantor Dinas Perumahan Kawasan dan Pertanahan akan menempati eks Kantor Dinas Tata Kota. Sedangkan untuk Dinas Polisi Pamong Praja (Pol-PP), saat ini masih menempati kantor lama dan akan mencari kantor baru untuk di tempati.

“Dengan mulainya ditentukan kantor masing-masing OPD ini, berarti mereka langsung menjalankan tugas. Kita juga berupaya untuk mencari solusi supaya OPD ini bisa berkantor di wilayah tersendiri, karena disesuaikan dengan luasan tupoksi mereka. Begitu juga dengan pegawainya, itu kita akan benahi. Kalau memang banyak, kita alihkan ke bagian lain. Atau kalau kurang, berarti kita tarik dari bagian lain,” terangnya.

Dalam pertemuan bersama itu Sekda menerima laporan dari setiap dinas dan OPD terkait permasalahan dalam lingkup tupoksi masing-masing, seperti penambahan personil, perluasan area kantor, serta kendaraan operasional.

Namun, menurut Sekda, semua usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan yang harus di prioritaskan. Hal ini karena semua yang diusulkan bertujuan untuk pelayanan masyarakat. Sehingga itu tetap akan terealisasi satu per satu secara perlahan. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment