Pemerintah Harus Mampu Redam Konflik Masyarakat

Bagikan Bagikan

Silas Natkime.


SAPA (TIMIKA) - Tokoh Adat Papua, Silas Natkime mengharapkan Pemerintah di Papua, baik Gubernur maupun Wakil Gubernur Provinsi Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika harus mampu meredam konflik yang terjadi di masyarakat.

Menurut Silas, sejauh ini telah bergonta-ganti Gubernur Papua dan Bupati Mimika, namun seiring pergantian kepala pemerintah daerah tersebut belum ada jalinan kekompakan khusus dalam meredam konflik yang terjadi di masyarakat.

“Soal pembangunan di Papua dan khususnya di Mimika saat ini sudah sangat bagus dan lambat laun akan menjadi luar biasa. Tapi masih ada satu hal yang belum bisa dituntaskan adalah konflik masyarakat. Perang suku selalu terjadi dan itu tidak diatasi dengan baik,” ujar Silas saat ditemui Salam Papua di kediamannya di RT 4, Kuala Kencana, Senin (15/1).

Diakui Silas, saat ini masuk tahapan baru pemilihan Gubernur Papua dan Bupati Mimika. Namun seakan membolak-balikan piring kosong. Dengan demikian, ia berharap siapa pun sosok yang akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Mimika, harus memiliki visi dan misi yang benar-benar berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Papua. Menurut dia, kesejahteraan masyarakat itu harus menyeluruh, termasuk salah satu aspek terpenting yakni kedamaian dan ketenangan hidup masyarakat.

“Percuma masyarakat nikmati berlalulintas di atas jalan yang sudah bagus kalau masih perang dan pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Perang suku ini yang sampai saat ini belum bisa diatasi oleh Pemerintah di Papua khususnya di Mimika. Siapa saja yang nanti jadi Gubernur dan Bupati, harus benar-benar mampu meredamkan perang suku yang sering terjadi,” harapnya.

Dia mengungkapkan, Papua sempat alami kondisi damai dan tentram pada masa kepemimpinan Barnabas Suebu. Karena menurutnya, Barnabas Suebu benar-benar menjalankan tugasnya di dalam wilayah Papua tanpa harus selalu ke luar Papua.

“Zaman Barnabas Suebu, Papua ini sangat aman karena selalu dia keliling Papua untuk kontrol. Dia tidak pernah meninggalkan tugasnya untuk waktu yang lama. Tapi saat ini lebih banyak bertugas ke luar, di daerah Jawa dan yang lainnya. Bagaimana mau dekat dengan masyarakat?” ungkapnya.

Selanjutnya ia mengatakan, konflik horizontal yang sering  terjadi di daerah pegunungan Papua merupakan adat kebiasaan. Untuk itu, Gubernur dan Bupati harus mampu mendekatkan diri kepada masyarakat sebagai anak adat supaya konflik berasaskan adat tersebut bisa diselesaikan. Dia pun berharap supaya pemimpin daerah nantinya tidak berorientasi pada uang dan jabatan, tapi harus bisa menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Tahun 2009 hingga 2017 konflik horizontal sudah sangat banyak. Saat ini masuk 2018 harus ada perubahan yang dibawa oleh figur-fugur yang jelas. Jangan hanya pikirkan uang dan jabatan lalu perang suku dibiarkan,” katanya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment