Pengusaha Lokal Papua Harus Diperhatikan

Bagikan Bagikan

Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom
SAPA (TIMIKA) - Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom meminta kepada Pemkab Mimika dalam hal ini para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih memerhatikan pengusaha lokal Papua yang ada di Kabupaten Mimika.

Kata Elminus, proyek tahun 2018 ini pemerintah atau kepala OPD harus mengutamakan pengusaha putra daerah dan memberikan kesempatan untuk membangun daerahnya sendiri.

“Mereka harus mendapatkan pengerjaan yang besar, yang bisa mencapai milyaran rupiah. Tapi tidak lagi nilai yang kecil seperti dibawah 200 juta. Pengusaha lokal juga mampu melakukan pekerjaan yang besar, siapa bilang tidak bisa?” kata Elminus kepada Salam Papua di Gedung DPRD Mimika baru-baru ini.

Juga, kata Elminus, pengusaha kontraktor lokal pun diatur dengan peraturan gubernur (Pergub), yang mana mereka berada di bawah naungan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP).

Jika pemerintah provinsi sudah memberikan dukungan dengan mengeluarkan Pergub, otomatis pemerintah daerah harus mengikutinya. Oleh karena itu, pemerintah di daerah tidak lagi sembarangan dalam memberikan pekerjaan atau proyek yang ada di Kabupaten Mimika, sebab, KAPP sudah menjadi bagian atau mitra dengan pemerintah.

“DPRD dukung dengan adanya Pergub tersebut. Berarti pemerintah provinsi maupun daerah harus memperhatikan hal tersebut,” ujarnya

Selama ini, kata Elminus, pengusaha kontraktor lokal di Mimika hanya diberikan pengerjaan proyek dengan nilai yang sangat kecil. Selain itu juga mereka tidak dapat diakomodir secara keseluruh. Oleh karenanya, tahun ini adalah kesempatan untuk memberikan kepada pengusaha kontraktor Papua di Mimika.

Sementara itu, Ketua KAPP Kabupaten Mimika, Wilem Howay kepada Salam Papua saat ditemui dibilangan Jalan Busiri, Minggu (28/1) mengatakan, adanya Pergub tentang pengusaha lokal di Papua mendukung KAPP sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Papua maupun Papua Barat. Sehingga, sebagai mitra, pengusaha lokal Papua harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah.

Dari Pergub yang sudah di keluarkan gubernur tersebut, akan diikuti dengan adanya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang saat ini masih direvisi oleh DPRP Papua. Revisi dilakukan mengingat di dalam Perdasus yang lama hanya mencantumkan sejumlah proyek yang bernilai kecil.

“Pada bulan Februari tahun ini (2018), revisi Perdasus sudah akan selesai. Dalam revisi ini akan mengakomodir sejumlah pengerjaan fisik yang dilakukan langsung pengusaha lokal dalam nilai besar,” katanya.

Ia juga mengharapkan agar Pergub yang sudah ada, dapat diterapkan pemerintah di Kabupaten Mimika. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment