Pergantian Pejabat OPD Tidak Sesuai Mekanisme

Bagikan Bagikan
Tokoh Intelektual Pemuda Amungme, Yohanes Tsugumol
SAPA (TIMIKA)- Pergantian pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika  belum lama ini dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Seharusnya Pemkab terlebih dahulu melakukan analisis jabatan, pembentukan tim asistensi dan melakukan audit data golongan Aparatur Sipil Negera (ASN).

“Seharusnya terlebih dahulu melakukan analisi jabatan, pembentukan tim asistensi dan audit golongan ASN. Jabatan yang diberikan harus dilihat dari golongan ASN tersebut .Nyatanya ini tidak dilakukan dan inilah yang menyebabkan naskah pelantikan selalu tidak ada,” kata Tokoh Intelektual Pemuda Amungme, Yohanes Tsugumol kepada Salam Papua di Gedung DPRD, Jumat (26/1).

Yohanes yang juga seorang ASN ini menegaskan pergantian pejabat yang dilakukan Pemkab Mimika ini tidak sah, karena tidak melalui tahapan sesuai dengan aturan yang yang ada. Apabila melalui prosedur yang ada, maka banyak pejabat ASN yang tidak memenuhi syarat untuk sebuah jabatan yang diberikan.

Ia mencontohkan, karena tidak mengikuti mekanisme yang seharusnya, ada ASN yang meninggal dunia tapi namanya dibacakan dalam pelantikan. Artinya tidak ada yang mengontrol  dan tim yang bekerja merupakan tim siluman.

“Hal ini yang terjadi dalam pergantian jabatan baru-baru ini. Ada nama ASN yang sudah meninggal dunia disebut dalam pelantikan. Hal ini sangat aneh sekali,” ujar Yohanes.

Menurut Yohanes, Pemkab Mimika  juga dengan sengaja menghilangkan dan menghapuskan semangat otonomi khusus dan hak anak-anak Amungme dan Kamoro di Kabupaten Mimika. Banyak anak-anak Amungme dan Kamoro yang dikukuhkan tetap dalam posisi sebelumnya.

“Harusnya Pemkab melihat golongan yang ada.  Ada ASN dari suku Amungme dan Kamoro yang layak menjabat kedudukan tertentu. Namun dalam  pergantian kali ini, hal itu tidak terjadi,” tuturnya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment