Tim Advokasi OMTOB Klarifikasi Keputusan MA Soal Ijazah Palsu

Bagikan Bagikan
Tim advokasi pemenangan pasangan calon Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Rettob (OMTOB) klarifikasi tentang ijazah palsu
SAPA (TIMIKA) - Tim advokasi pemenangan pasangan calon Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Rettob (OMTOB) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan di media massa dan banyaknya penafsiran terkait keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menyebutkan bahwa ijazah yang digunakan bakal calon (Balon) Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk maju dalam Pilkada Mimika palsu.

Tim kuasa hukum  OMTOB yang diwakili Marvey J Dangeubun SH.,MH menyatakan terkait keputusan Mahkamah Agung, banyak penafsiran, sehingga perlu klarifikasi terhadap putusan MA tersebut. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 P/KHS/2017 tertanggal 9 Maret 2017, yang amarnya berbunyi, menyatakan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 24 November 2016, tentang pendapat DPRD Kabupaten Mimika terhadap dugaan ijazah palsu, pelanggaran sumpah janji jabatan, dan peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh Eltinus Omaleng sebagai Bupati Mimika, berdasarkan hukum.

“Bunyi amaran itu perlu kami pelajari dan memberikan pendapat terkait putusan MA tersebut,” kata Marvey  dalam konferensi pers di kediaman Johannes Rettob di Jalan Hasanuddin, Senin (29/1).

Ia menjelaskan, setelah mempelajari dengan seksama terhadap amar putusan tersebut, Tim Hukum berpendapat, bahwa putusan tersebut bukan merupakan putusan dalam perkara pidana yang menyatakan Eltinus Omaleng terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan ijzah palsu.

Menurutnya, putusan tersebut adalah putusan Mahkamah Agung RI yang mengadili perihal permohonan uji pendapat terhadap keputusan DPRD Kabupaten Mimika Nomor 4 tahun 2016 tentang pendapat DPRD Kabupaten Mimika terhadap dugaan ijazah palsu, pelanggaran sumpah janji jabatan dan peraturan perundang undangan yang dilakukan Eltinus Omaleng sebagai Bupati Mimika.

Dikatakan, dengan memperhatikan amar putusan di atas, maka MA RI hanyalah membenarkan mekanisme pengajuan hak angket yang telah diputuskan oleh DPRD Kabupaten Mimika sebagaimana tertuang dalam keputusan DPRD Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2016, dan bukan merupakan putusan dalam pidana yang memberikan sanksi pidana kepada Eltinus Omaleng, selaku Bupati Kabupaten Mimika.

Sampai dengan saat ini, kataya, Eltinus belum pernah disidangkan dan diputus bersalah dalam perkara pidana, dugaan pemalsuan ijazah dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah tersebut palsu.

“Terkait masalah tersebut, KPUD Mimika sebagai penyelenggara Pilkada harus melakukan langkah hukum untuk memastikan amar keputusan MA tersebut. KPUD bisa menanyakan kepada pakar hukum yang ada di Mimika maupun di kota lain di Indonesia ini,” ujar Marvey.

Dalam konferensi pers ini dihadiri oleh sejumlah kuasa hukum OMTOB, Johannes Rettob dan sejumlah tim pemenangan. (Tomy) 
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment