Anggaran Honorer Rp 115 M PNS Pemkab Mimika Kerja Apa?

Bagikan Bagikan
Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid 
SAPA (TIMIKA) – Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid mengatakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Proritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diajukan Pemkab Mimika ke DPRD, banyak yang tidak masuk akal dan tidak prioritas.

Saleh mengatakan, salah satu contoh adanya anggaran sebesar  Rp 115 miliar untuk membayar honorer di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  Jika semua OPD menggunakan tenaga honor, maka timbul pertanyaan, apa saja kerja Pengawai Negeri Sipil (PNS) selama ini ?

“Honor yang diberikan sudah hampir sama dengan gaji pokok PNS. Saya curiga jangan-jangan setiap OPD  memperbanyak honorer untuk tujuan tertentu,” kata Saleh ketika menghubungi Salam Papua, Sabtu (3/2).

Menurutnya, honorer yang paling pantas diberikan tunjangan yang memadai adalah di bagian lingkungan hidup. Para pekerja yang setiap pagi mengumpulkan sampah di halaman rumah penduduk Mimika adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia dan patut untuk diperhatikan oleh Pemkab Mimika.

“Kalau honor yang lain hanya duduk dalam AC lalu minta difasilitasi dengan berbagai tunjangan ini dan itu, saya kira tidak terlalu prioritas,” ujarnya.

Saleh menegaskan, hal lain yang sangat perlu diperhatikan Pemkab Mimika adalah masalah tapal batas. Menurut Saleh, sudah ada wilayah beberapa distrik yang saat ini telah di caplok oleh kabupaten lain. Hal ini seolah-olah di biarkan begitu saja oleh Pemkab Mimika. Padahal ini yang paling prioritas.

 Selain lain, kata Saleh, masalah ganti rugi tanah masyarakat yang telah dikuasai oleh Pemkab, namun belum menyelesaikan hak-hak pemiliknya. Banyak permasalahan ganti rugi tanah yang belum terselesaikan di Mimika ini. Pemkab juga harus memprioritaskan hal ini.

Hal prioritas lainnya adalah hasil reses anggota DPRD yang wajib untuk diakomodir di dalam KUA PPAS. Eksekutif harus mengakomodirnya karena apa yang menjadi hasil reses anggota DPRD langsung aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD.

“Hal ini penting, karena ini adalah keinginan dan permintaan langsung dari masyarakat kepada anggota DPRD. Jika tidak diakomodir maka kepercayaan rakyat terhadap wakilnya di lembaga legislatif akan pupus. Saya harap agar dalam rasionalalisasi antara banggar DPRD dan Pemerintah semua hal yang tidak pro rakyat agar dikesampingkan,” jelasnya.(Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment