BPN Bersama Kejari Tandatangani Nota Kesepahaman

Bagikan Bagikan
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Timika

SAPA (TIMIKA) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Timika, Rabu (14/2), melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Penandatanganan ini  di maksudkan sebagai pedoman bagi ‘para pihak’ dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, juga bertujuan meningkatkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Selain maksud dan tujuan di atas, juga bermaksud agar adanya kerjasama dalam ruang lingkup seperti bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dalam bidang perdata dan tata usaha Negara (TUN). Selanjutnya, kerjasama pengawalan dan pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), secara khusus di bidang pertanahan. Adanya permintaan data dan informasi, keterangan saksi atau saksi ahli terkait penanganan perkara pidana. Serta kerjasama pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan bentukkerja sama lainnya yang telah di sepakati bersama.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Mimika, Jhon Wicklif Alfa, dalam sambutannya mengatakan, kerjasama ini sangat diperlukan karena, meski BPN bisa menyelesaikan persolan tanah secara teknis, namun, masih membutuhkan pendampingan untuk penyelesaian secara hukum. Oleh karena itulah diadakan kerjasama melalui nota kesepahaman dengan Kejari sehingga dapat mendampingi BPN dalam mengatasi persoalan hukum yang ada.

“Kita bisa laksanakan atau menyelesaikan persoalan teknis dalam masalah pertanahan, tapi kami sangat membutuhkan bimbingan hukum jika kami berhadapan dengan persoalan hukum. Jadi, kejaksaan akan membimbing kami melalui TP4D,” kata Jhon.

Rumitnya mengatasi persoalan ditemui, misalkan, proses pengadaan tanah di sepanjang Jalan Cenderawasih. Sejak tahun 2015 hingga 2016 sulit diselesaikan. Namun, pada tahun 2017 lalu, barulah dilakukan pembebasan sebagian lahan, dikarenakan BPN mulai di dampingi tim TP4D dari Kejari.

Sementara itu, Kepala Kejari (Kajari) Timika Alex Sumarna mengatakan, jika berbicara persoalan pembebasan lahan di Papua, termasuk Mimika, bukanlah hal yang mudah dan selalu berbenturan dengan perkara hukum. Oleh karenanya, Kejari melalui TP4D telah melaksanakan MoU bersama Bupati Mimika agar dapat mendampingi setiap proses pelaksanaan program kerja setiap instansi lingkup Pemkab Mimika, dan termasuk BPN.

“Karena kita sudah MoU dengan bupati, maka kita berkerja bareng (Bersama-Red). Jujur, saya berbesar hati dengan adanya MoU seperti ini. Sehingga kita bisa bersinergi dengan BPN dan sudah tahu apa yang diinginkan dan dikerjakan, serta tidak akan ada kesangsian lagi,” kata Alex.

Menurutnya, penandatanganan nota kesepahaman bersama BPN dan MoU bersama Bupati Mimika bukan hanya untuk melakukan pekerjaan teknis tertentu, tetapi lebih kepada mendukung pelaksanaan tugas fungsi masing-masing antara Kejari dan BPN. Dimana, Kejari akan memberikan dukungan kepada BPN dalam bentuk bidang perdata dan tata usaha negara berbentuk visi bantuan hukum dengan surat kuasa khusus untuk bertindak didalam atau pun luar pengadilan.

“Berarti mulai hari ini, kalau BPN di gugat oleh siapa pun maka, bisa meminta bantuan kepada Kejari. Supaya jaksa/pengacara negaranya bisa maju di persidangan,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang juga mengatakan, secara hirarkis BPN merupakan lembaga negara dibawah Presiden, yang secara vertikal mengurusi persoalan pertanahan.

Bahkan, Bassang juga mengakui bahwa salah satu persoalan yang paling sulit di Negara ini adalah permasalahan yang menyangkut pertanahan. Sehingga perlu diberikan apresiasi atas kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman antara BPN dengan Kejari, agar persoalan pertanahan memperoleh pendampingan dari kejaksaan, meski telah dimulai dengan Mou bersama Pemkab Mimika sebagai payung hukumnya.

“Ini merupakan kerjasama yang harus dilakukan, karena pendampingan hukum itu sangat perlu. Apa lagi kalau sudah ada Mou bersama Pemkab sebagai payung hukumnya,” tutur Bassang. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment