KPU : Manase Wandik Diberhentikan Dari Jabatan Ketua

Bagikan Bagikan
Manase Wandik
SAPA (JAYAPURA) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Tarwinto mengatakan dalam amar putusan DKPP nomor 9/DKPP/-PK E-VII/2018 di Jakarta pada Kamis (22/2) disebutkan Manase Wandik diberikan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian tetap dari jabatan ketua KPU Puncak.

"Dia (Manase Wandik,red) diberhentikan dari jabatan Ketua KPU Puncak, tetapi masih menjadi anggota komisioner," kata Tarwinto yang membidangi hukum dan pengawasan di Kota Jayapura, Sabtu (24/2).

Berdasarkan keputusan tersebut, kata Tarwinto, KPU Papua mempunyai waktu tujuh hari untuk segera melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak dibacakan.

"Jadi KPU segera melaksanakan keputusan tersebut. Tentunya para anggota komisioner KPU Puncak bersama Manase Wandik akan berembuk untuk menentukan ketua yang baru," katanya.

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun oleh Antara di Kota Jayapura, sidang DKPP yang dipimpin Harjono dengan empat rekan hakim lainnya yakni Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm dan Ida Budhi di Jakarta.

Sebagaimana aduan ke DKPP dengan nomor 225/VI-P/L-DKPP/2017 yang diadukan oleh Olivia Pamela dari Lembaga Pemantau Kinerja Pemilu dan tiga anggota KPU Puncak yakni Penius Dewelek Onime, Isak Telenggen dan Aten Mom.

Ada delapan hal yang meletarbelakangi, Manase Wandik oleh rekannya sesama komisioner KPU Puncak melaporkan ke DKPP, diantaranya, tiga anggota KPU Puncak ajukan mosi tidak pertcaya kepada Manase Wandik selaku ketua, dalam penggunaan keuangan pilkada sejaka tahapan, program dan jadwal Manase Wandik tidak libatkan anggota KPU Puncak, Manase juga tercatat sebagai komisaris utama di PT Putra Awule Keweng Mandiri yang sedang terlibat sejumlah proyek bersumber dari APBD Kabupaten Puncak.

Lalu, Manase diduga menggunakan kapasitasnya sebagai ketua untuk memperkaya diri dengan menyewakan rumah pribadi untuk dijadikan kantor KPU Puncak, termasuk berkomunikasi dengan salah satu kandidat bupati di media sosial sehingga dinilai melanggar aturan yang berlaku sebagai penyelenggara.

Semua tuduhan itu mendapat sanggahan dari Manase Wandik, namun DKPP menilai bukti-bukti yang diajukan oleh pengadu memilki unsur melanggar kode etik penyelenggara pemilu, sehingga memutuskan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan ketua KPU Puncak.

Manase Wandik yang coba dikonfirmasi Antara melalui telepon seluluer belum bisa tersambung, malah nada sibuk yang terdengar melalui saluran telepon. (Ant)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment