KPUD Mimika Hadiri Sidang DKPP

Bagikan Bagikan
Komisioner KPUD Mimika Divisi Hukum, Alfrets Petupetu
SAPA (TIMIKA) - Seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika  menghadiri sidang Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (2/2) lalu di Mapolda Jayapura.

Ketua KPUD Mimika, Theodora Ocepina Magal, S. KM melalui Komisioner KPUD Mimika Divisi Hukum, Alfrets Petupetu, mengatakan pihaknya optimis  menghadapi sidang yang dihadiri enam pengacara pengadu dari Jakarta.

“Kita optimis bahwa KPUD Mimika menjalankan prinsip dan tanggung jawab sesuai dengan UU yang berlaku,” kata Alfret saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (5/2).

Ia mengatakan, pihaknya telah memenuhi undangan sidang dari DKPP yang mana agendanya adalah mendengarkan keterangan teradu, dalam hal ini KPUD Mimika. Juga untuk mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu, jawaban teradu, keterangan pihak terkait dan saksi.

Pengadu dalam hal ini adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang maju melalui jalur perseorangan, Karolus Tsunme-Rovina Sarvunin Pesurnay.

Alfret menjelaskan,  dalam sidang tersebut, KPUD Mimika terima 3 aduan dari pengadu, diantaranya Ketua KPUD Mimika tidak bersifat netral lantaran memiliki hubungan kekeluargaan terhadap salah satu pasangan bakal calon (balon) Bupati Mimika.

“Kami sudah menjawab DKPP tentang status ibu ketua. Memang benar hubungan itu ada yakni kakak beradik. Ibu ketua telah membuat surat pernyataan tertanggal 24 Desember lalu bahwa tidak akan berpihak dan bekerja sesuai dengan asas yang ada. Surat itu sudah di publish,” katanya.

KPUD Mimika juga diadukan tidak bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pengadu mengatakan, KPUD Mimika tidak melakukan perhitungan pada saat penerimaan berkas formulir B1-KWK. Kendati demikian, Alfret mengajukan  bukti-bukti fisik (berkas) pengadu yang tidak lengkap.

 “Pada intinya, saat pemasukan berkas, dokumen mereka tidak lengkap,” ujarnya.

Aduan ketiga yakni penggunaan kewenangan yang berlebihan oleh KPUD Mimika terkait adanya Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Mimika saat terselenggaranya Pleno KPU di Hotel Grand Tembaga, Jalan Yos Sudarso beberapa minggu lalu.

“Mereka bilang itu berlebihan. KPUD Mimika yang melakukan pleno baik terbuka atau tertutup, keputusan tetap dari KPUD meski dihadiri oleh Panwaslu saat itu,” ujar Alfret.

Tentang sidang DKPP ini, kata Alfret, mengenai beberapa aduan dari pengadu merupakan hal yang sangat wajar dan menjadi hak kepada setiap orang untuk menggugat.

“Kami berterimakasih pada pihak yang bersengkata yang mau melalui jalur hukum. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasinya,” katanya.

Ia mengatakan, apa yang dilaksanakan oleh KPU Mimika memiliki dasar hukum serta petunjuk yang jelas, baik oleh KPU RI, KPU Provinsi Papua maupun Bawaslu Papua. Kendati demikian, mengenai berapa lama proses ini akan berlangsung menurutnya, tergantung dari hasil sidang DKPP nanti.

“Selanjutnya akan dibuatkan kesimpulan dan dikirim langsung ke DKPP. Mungkin dalam minggu ini akan selesai jika sudah memenuhi unsur dan bisa diputuskan,” lanjut Alfret.

Sekedar diketahui, alur penanganan sengketa untuk Pidana dimasukkan ke pihak Kepolisian atau Gakkumdu,  sengketa pendaftaran berupa administasi dimasukkan ke Panwaslu atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), untuk menyangkut sengketa hasil itu Mahkamah Konstitusi (MK) serta sengketa Etik oleh DKPP. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment