Menanti Kejujuran dan Kenetralan KPUD

Bagikan Bagikan
 
Gambar ilustrasi Karikatur
TANGGAL 12 Pebruari atau 11 hari lagi, sesuai agenda Pilkada nasional, 17 KPU provinsi dan 154 KPUD, termasuk KPUD Mimika harus mengumumkan bakal calon bupati dan wakil bupati yang lolos persyaratan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai calon yang berhak ikut Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 mendatang.

Untuk Kabupaten Mimika menarik untuk dinantikan, karena diikuti oleh satu pasangan dari koalisi partai politik dan enam pasangan dari jalur perseorangan. Sesuai Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, persyaratan untuk calon dari parpol atau koalisi parpol lebih mudah dipenuhi ketimbang calon dari jalur perseorangan.

Untuk pasangan calon dari partai politik atau koalisi parpol, syarat utamanya harus ada  Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang  diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi. Untuk Pilkada Mimika, jumlah kursi keterwakilan Parpol di DPRD minimal 7 kursi. Kalau dua syarat ini terpenuhi maka tinggal memenuhi syarat lain yang juga sama dengan calon dari jalur perseorangan.

Sementara untuk jalur perseorangan, sedikitnya harus memenuhi dukungan sebanyak 222.721 KTP. Jumlah dukungan ini harus di verfikasi faktual oleh KPUD, tentang keasliaannya, kebenarannya dan kegandaannya. Apakah nomor induk KTP elektronik  yang ada tercatat secara nasional? Selain itu, apakah benar orang yang memiliki KTP di berkas yang dimasukan, mendukungan paslon tersebut atau tidak? Jangan sampai terjadi foto KTP yang ada asli tapi orang yang memiliki KTP tersebut tidak tahu. Artinya foto copy KTP itu diambil dari pihak lain, tanpa sepengetahuan orang yang punya KTP. 

Praktek semacam ini sebenarnya sudah terjadi pada Pilkada Mimika sebelumnya, dimana KTP bisa dengan mudah didapat dari oknum di kelurahan atau oknum RT/RW. Setelah foto capy KTP didapat, formulir lainnya sudah bisa dengan mudah diisi maka berkasnya sudah siap.

Menjadi tugas KPUD melalui Panitia Pemilihan di tingkat Distrik untuk menguji kebenaran dukungan tersebut langsung kepada yang punya KTP. Langkah ini harus benar-benar dilakukan untuk semua pasangan calon dari jalur perseorangan. Tidak bisa tidak. Apakah  langkah ini sudah benar-benar dilakukan? Dilakukan terhadap berapa ribu orang? Hasilnya bagaimana? Harus disampaikan secara terbuka kepada paslon dan publik. Misalnya untuk paslon A, dari 5000 KTP yang dihubungi, 3000 mengatakan benar, 2000 mengatakan tidak benar mendukung A. Tidak bisa dilakukan secara tertutup, sembunyi-sembunyi, atau malah tidak melakukan verfikasi faktual sama sekali, tapi kemudian mengumumkan paslon A mendapat dukungan 10.000, paslon B 5.000 dan seterusnya. Menariknya setelah hasil yang diumumkan ini diprotes, PPD kemudian pertemuan siluman dan dalam waktu 15 menit, mengumumkan hasil baru paslo A berubah dari 10.000 menjadi 15.000, paslon B dari 5.000 menjadi 10.000. Atas dasar apa dilakukan perubahan? Kondisi semacam ini tidak boleh terjadi, karena proses verfikasi faktual itu bukan proses main-main. Tapi serius. Itu menyangkut ‘nasib’ dari paslon.

Apalagi yang terjadi seperti berkembangan di media massa belakangan ini, ada calon bupati A yang maju dari jalur perseorangan,  KTP-nya terdapat dalam dukungan calon lain. Ini benar-benar aneh dan konyol. Mana mungkin calon yang maju tersebut tidak mendukung dirinya sendiri, tapi mendukung calon lain. Sudah pasti ada masalah dukungan ganda dalam kasus ini, karena sangat pasti KTP calon A adala dalam berkas dukungannya.

Syarat terberat lainnya yang harus lolos verifikasi faktual adalah dukungan ganda. Si A memiliki KTP di calon A, juga calon B, calon C dan calon D. Dengan adanya enam pasangan calon dari jalur perseorangan, maka kemungkinan besar terjadi dukungan ganda sangat besar. Apalagi bila paslon tersebut, tidak memiliki tim atau posko yang bekerja mencari dan mengumpulkan dukungan KTP dari warga, tapi hanya mengandalkan foto copy KTP dari paslon yang maju pada Pilkada sebelumnya. Apakah verifikasi soal dukungan ganda ini sudah dilakukan secara serius dan didapatkan hasil yang faktual untuk semua paslon?

Sekali lagi, verifikasi factual terhadap semua pasangan calon yang maju pada Pilkada serentak merupakan pekerjaan serius dari KPUD dan perangkat dibawahnya. Apa pun hasilnya, KPUD harus berani umumkan kepada paslon dan masyarakat Mimika. Kalau semua komisioner KPUD sudah bertindak jujur dan netral, tidak memihak calon tertentu dan sepanjang semua itu dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang sudah diatur dalam UU dan Peraturan lain terkait Pilkada, KPUD tidak perlu takut.  

Tugas Panwaslu Mimika dalam ‘mengadili’ semua pengaduan yang masuk dari paslon, juga dharus terbuka dan adil. Harus berani memutuskan, mengatakan benar kalau benar dan salah kalau salah. Panwaslu juga jujur dan netral, tidak boleh tidak jujur dan memihak calon tertentu. (yulius lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment