Tajuk: 163 Tahun Injil Masuk Papua, Sudah Membekaskah…?

Bagikan Bagikan
Mansinan
Senin (5/2) kemarin, tepat 163 tahun Injil masuk tanah Papua. Namun yang harus menjadi refleksi kita bersama, apakah dampak Injil tersebut sudah membekas atau sudah mewujudnyata di bumi cenderawasih ini? Peristiwa masuknya Injil Yesus Kristus di sebuah daerah sebenarnya bertujuan untuk mendatangkan damai (syalom) bagi daerah tersebut. Damai di sini mengandung arti yang begitu luas, seperti terciptanya keamanan dan ketertiban, terjaminnya pendidikan, ekonomi, hukum, politik, budaya, dan sebagainya bagi setiap manusia di muka bumi ini.

Ironis, faktanya saat ini di Papua, khususnya di Mimika, belum sepenuhnya mengalami hal tersebut. Berita hari ini saja sudah menjawab hipotesis saya tersebut. Seperti halnya, berita tentang mayoritas masyarakat di Poumako masih buta huruf dan berita tentang peristiwa tertembaknya salah satu warga di Pulau Karaka yang diduga dilakukan oleh aparat.

Menyoal persoalan pendidikan tersebut, menurut UUD 1945, setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan. Namun ternyata masih ada di beberapa daerah di bangsa ini, khususnya di Papua, yang warganya masih alami buta huruf, belum mendapatkan pendidikan yang sewajarnya. Padahal di sisi lain, tanah Papua sebenarnya mendapatkan kewenangan khusus dengan otonomi khususnya yang disertai dengan dana otsusnya yang cukup tinggi. Yang notabene, salah satu peruntukan dana tersebut adalah bagi kemajuan pendidikan di Papua. Namun kenyataannya saat ini sangat berbeda. Maka pertanyaannya, dikemanakan dana tersebut? Adakah penyelewengan dana otsus tersebut? Siapakah pelakunya? Apakah dia adalah orang yang juga merupakan bagian dari pengejawantah Injil di tanah Papua ini? Jika iya, maka betapa berdosanya orang tersebut. Pastinya, tindakannya tersebut akan berdampak buruk bagi dirinya dan anak-cucunya nanti.

Kemudian menyoal kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat. Polisi adalah aparat negara yang bertanggungjawab dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Sebagai aparat Negara, maka Polisi sudah sepantasnya dituntut untuk menjadi pelindung, pengayom dan pelayan bagi masyarakat. Sampai saat ini, memang harus kita beri apresiasi atas berbagai tindakan kepolisian di republik ini dalam menciptakan Kamtibmas, terlebih khusus atas berbagai konflik yang terjadi di bangsa ini.

Dalam konteks masyarakat di era reformasi saat ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa kultur masyarakat sering berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Ditambah lagi dengan budaya HAM yang sedang berada “di atas angin” saat ini, membuat masyarakat kita menjadi tidak jelas wujudnya. Artinya, setiap anggota masyarakat diberi porsi kewenangan yang cukup besar dalam menyampaikan pendapat dan perilakunya sehingga hal tersebut sering menimbulkan berbagai macam gesekan, atau yang sering disebut konflik horizontal. Untuk itu, Polisi pun memiliki peran dalam menangani berbagai konflik tersebut untuk tetap menjamin keamanan dan ketertiban bagi anggota masyarakat, baik yang terlibat dalam konflik maupun yang tidak terlibat.

Namun berdasarkan Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Polisi diberi kewenangan untuk memilih dalam hal menangani konflik berdasarkan tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan. Ada enam tingkatan perlawanan disebutkan di peraturan tersebut. Dari setiap tingkatan tersebut, nanti pada tingkatan ke enam Polisi baru bisa menggunakan senjata api, ketika perilaku kejahatan dapat menyebabkan luka parah atau kematian, baik kepada anggota Polisi maupun kepada anggota masyarakat yang ada. Bisa saja oknum Polisi melepaskan tembakan karena memang situasi saat itu sedang membahayakan dirinya, kelompoknya atau bahkan masyarakat sekitar; atau sebaliknya, tindakan itu hanya untuk menunjukkan arogansi jabatan. Jadi, walaupun memang “ada gula, ada semut” namun proses penanganan konflik di masyarakat oleh Polisi, harus tetap dilihat dari tingkat bahaya konflik tersebut.

Seperti apa kejadian sesungguhnya di TKP, belum saatnya saya bahas di sini karena sedang dalam proses penyelidikan pihak internal Polri. Dalam hal ini pun mohon tidak ada bahasa politisasi yang dicampuradukan dalam permasalahan yang sedang dalam proses ini. Di sini pun sedang diuji peran Polisi dalam mengedepankan keadilan ketika menangani proses hukum, yang mungkin melibatkan oknum internalnya. Masyarakat sedang menanti.

Kembali ke pembahasan saya tentang Injil masuk Papua. Injil itu harus menciptakan kedamaian di antara semua orang. Dari berbagai kasus yang ada, semua pihak khususnya orang-orang Kristen yang sedang berada dalam euforia perayaan Injil masuk Papua, harus mampu menunjukkan kedamaian kepada semua orang. Masih banyak PR yang menanti sentuhan umat Kristiani di tanah Papua untuk mengejawantah Injil yang seutuhnya demi mewujudkan kedamaian yang seutuhnya di tanah Papua ini. Jadi, jangan hanya larut dalam kemeriahan semata. Salam! (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment