Terkait Koordinasi Isi KUA PPAS Bukan Keputusan Final

Bagikan Bagikan

Anggota Komisi C DPRD Mimika, Thadeus Kwalik
SAPA (TIMIKA) - Selama seminggu, anggota dewan di masing-masing komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengadakan rapat koordinasi membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika tahun 2018. Dari rapat koordinasi tersebut, dewan menganggap bukan merupakan keputusan final yang nantinya akan sama dalam pembahasan APBD.

Menurut anggota Komisi C DPRD Mimika, Thadeus Kwalik, setiap program dewan berhak menentukan, mencoret atau tidak program yang di sampaikan masing-masing OPD. Tentunya itu bisa dilakukan pada saat pembahasan KUA PPAS nantinya.

“Sekarang ini, pertemuan yang dilakukan ingin mengetahui secara jelas anggaran yang ada di peruntukkan kepada siapa. Itu yang perlu dewan ketahui,” kata Thadeus kepada wartawan di Gedung DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Jumat (2/1).

Selanjutnya, dalam pertemuan bersama OPD, kata Thadeus, dewan tidak bertanya secara detail program yang diajukan, sebab, menurut dia isi dokumen KUA PPAS yang diajukan masih menjadi tanda tanya besar. Bahkan, koreksi yang dilakukan, dewan meminta agar OPD harus mengakomodir program yang di sampaikan dewan, dalam hal ini program dari hasil reses yang dilakukan dewan dengan cara bertemu langsung masyarakat dan mendengar aspirasi.

“Apabila tidak ada yang di akomodir, itu tanda tanya besar. Kenapa sampai permintaan dewan tidak diakomodir, ini ada apa?” tegas Thadeus.

Selain itu, ia juga meminta agar kepala OPD bisa hadir pada saat pertemuan pra pembahasan bersama dewan. Hal itu agar dewan mengetahui langsung kepala dinas mana saja yang sudah di rolling. Juga selain itu, dewan tidak ingin mendengar kepala OPD yang baru di rolling tidak mengetahui program yang diajukan dinasnya, dengan alasan orang baru.

“Mereka orang pemerintahan, mau di rolling ke OPD mana saja pasti tahu program yang diajukan. Sehingga tidak ada alasan lain,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi ini, tujuan dewan mengundang OPD untuk meminta penjelasan terkait penggunaan anggaran yang di sampaikan dalam dokumen KUA PPAS. Seperti misalnya, anggaran Rp3 miliar yang diajukan suatu dinas pada satu program di peruntukkan pembangunan apa saja.

Namun, diakuinya, selama pertemuan yang dilakukan, kebanyakan OPD di tanya malah menjawab lain, bahkan sampai berbelit-belit sehingga membuat dewan menjadi tidak mengerti.

“Dewan perlu tahu anggaran yang akan di gunakan OPD kemana, dan untuk apa saja. Selama pertemuan ketika di tanya, jawaban OPD selalu tidak jelas. Ini aneh,” ungkapnya.

Dalam pertemuan terakhir, harusnya OPD dapat melihat dan memperhatikan bahwa program yang di sampaikan harusnya program yang pro kepada rakyat. Namun terkadang, OPD malah menjelaskan panjang lebar, dan program yang di sampaikan hanyalah program yang menjadi keinginan dari OPD itu saja.

“Program seperti ini yang perlu di pertanyakan. Agar dalam pembahasan nanti, tidak ada program yang asal-asalan,” ujarnya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment