932 Nelayan Lokal Akan Diasuransikan

Bagikan Bagikan
Leetje A Siwabesi

SAPA (TIMIKA) – Terhitung 932 nelayan lokal yang telah terdaftar dan memiliki Kartu Nelayan dari Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, tahun ini dimasukan menjadi anggota asuransi khusus yang ditangani PT Jasindo Indonesia. Asuransi ini menjadi jaminan bagi nelayan jika mengalami kecelakaan kerja ataupun meninggal dunia.

Kepala Dinas Perikanan, Leetje Sawebesi menjelaskan, dimasukannya nelayan lokal dalam anggota asuransi telah dibicarakan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dinas Perikanan se-Papua yang berlangsung di Kabupaten Supiori beberapa waktu lalu.

“932 nelayan pemilik kartu, kita arahkan untuk masuk Asuransi Jasindo. Dalam Rakerda kemarin di Supiori, PT Jasindo telah mempresentasikan bahwa mereka resmi ditunjuk oleh Menteri Kelautan untuk menangani asuransi nelayan se-Indonseia. Jadi Dinas Kabupaten dan Kota mengikuti petunjuk dari Jasindo,” kata Leetje saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Mimika, Rabu (7/3).

Jaminan asuransi tersebut dikarenakan, kementerian melakukan pantauan langsung terkait kondisi para nelayan yang selalu bergelut di tengah lautan dengan kondisi cuaca yang juga tidak menentu. Selain itu telah melalui pendataan penghasilan seluruh nelayan.

Selanjutnya Ia menjelaskan bahwa kepemilikan Kartu Nelayan juga harus didahului dengan data nelayan, selanjutnya semua nelayan yang terdata dibuatkan suatu kelompok untuk mempermudah pemantauan dan pemberian bantuan, baik dari pusat maupun daerah.

“Kita bentuk semua nelayan dalam suatu kelompok tertentu untuk kemudahan pemberian bantuan alat tangkap dan lainnya. Karena pemberian bantuan tidak dilakukan secara orang per orang, tetapi melalui kelompok yang telah terdaftar di dinas,” jelasnya.

Sementara Kabid Teknis Dinas Perikanan Mimika, Letsoin mengatakan asuransi tersebut akan berlaku selama satu tahun. Selain jumlah nelayan di Mimika sebagai calon peserta asuransi akan terus diverifikasi karena yang masuk dalam data Dinas merangkum semua yang merupakan nelayan tanpa pemilahan golongan atau tingkatan berdasarkan penghasilan.

 Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi kepada semua nelayan agar mengetahui persyaratan kepesertaan asuransi.

“Data nelayan kita itu harus diverifikasi lagi, karena yang berhak mendapatkan bantuan itu betul-betul sebagai nelayan yang memang penghasilannya rendah. Kan kita tahun banyak juga nelayan yang merupakan pengusaha, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang memang mempunyai penghasilan lain dari kegiatan menangkap,” kata Letsoin. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment