Adakah Kedamaian Pasca Deklarasi Pilkada Damai Mimika?

Bagikan Bagikan
Papua damai/Foto - Detak.co

Ada berbagai problematika yang menyertai realitas gelaran deklarasi kampanye Pilkada damai Mimika, kemarin (20/3). Reaksi kontroversial pun bermunculan di ranah publik Mimika pasca gelaran tersebut. Di samping itu, permasalahan “ketidakdamaian” masyarakat Mimika seakan menjadi penantang tangguh deklarasi damai tersebut. Beriringan dengan fakta itu, muncullah pertanyaan, adakah kedamaian pasca deklarasi Pilkada damai Mimika?

Salah satu reaksi kontroversial yang muncul adalah dari sejumlah Parpol di Mimika. Dengan dalih illegal, sejumlah Parpol memutuskan untuk tidak memenuhi undangan atau tidak menghadiri salah satu agenda Pilkada tersebut. Sepertinya “keributan” politik sudah mulai terasa antara Parpol dengan KPU dan mungkin juga dengan Paslon yang sedang kampanye saat ini. Akankah kedamaian bisa tercipta di dalamnya? Bahkan, mungkinkah ada kedamaian dan keharmonisan tercipta antara Parpol di dewan dengan salah satu Paslon independen yang nantinya bisa saja terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mimika mendatang?

Terlepas dari legal atau ilegalnya kegiatan itu, semoga fakta ketidakhadiran tersebut bukan dipicu dari aksi protes dan melahirkan sikap apatis dari Parpol karena “untuk saat ini” tidak terlibat dalam pesta demokrasi pada Pilkada Mimika mendatang. Semoga! Sebab dalam kajian logis, absennya Parpol dalam Pilkada Mimika mendatang seharusnya sudah dipikirkan jauh sebelumnya sebagai konsekuensi atas kemungkinan tidak lolosnya Balon Bupati dan Wakil Bupati Mimika yang diputuskan untuk diusung oleh koalisi “semua” Parpol tersebut. Dalam hal ini, selalu dinantikan kedewasaan dalam bersikap setiap Parpol, sehingga tidak mengurangi simpati masyarakat Mimika.

Di samping itu, persoalan konflik berkepanjangan yang membuat “ketidakdamaian” seluruh masyarakat Mimika seakan menjadi cermin kabur bagi deklarasi kampanye damai tersebut. Kata “damai” seakan terbaca hanya sebagai sebuah slogan kosong dan bersifat sementara karena hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat dalam sebuah konstestasi Pilkada Mimika saat ini. Karena pertanyaan mendasarnya, bisakah entitas kampanye damai tersebut sekaligus mendamaikan (menghentikan) konflik di Mimika, khususnya di Kwamki Narama saat ini?

Ditambah lagi dengan sebuah fakta, masih begitu banyaknya masyarakat Mimika yang berada pada tataran ekonomi dan pendidikan di bawah garis rata-rata, khususnya masyarakat 7 suku, membuat adanya kecenderungan yang sangat besar untuk kelompok masyarakat itu termakan dengan politik uang, politik RAS dan sebaran hoax. Hal itu bisa berpeluang pada munculnya berbagai konflik horizontal di masyarakat dalam masa kampanye saat ini. Sehingga, bisakah kampanye damai itu mampu “mendamaikan” kemungkinan adanya fakta tersebut? Dalam hal ini, sangat diharapkan semua Paslon dan tim suksesnya mampu benar-benar merealisasikan janji-janjinya yang sudah diutarakan dalam deklarasi kampanye Pilkada damai kemarin.

Sebenarnya jadwal kampanye Pilkada di Kabupaten Mimika telah mengalami keterlambatan dari agenda nasional yang dilakukan pada 15 Februari 2018 lalu. Itu artinya, setiap Paslon sudah kekurangan waktu kampanye 1 bulan lebih. Tapi sangat diharapkan keterlambatan ini tidak memperlemah sepak terjang setiap Paslon dan tim suksesnya dalam mensosialisasikan keunggulan-keunggulannya dan sekaligus menarik minat seluruh masyarakat di Mimika. Dan juga, sangat tidak diharapkan hal ini nantinya menjadi alasan retorik bagi Paslon tertentu yang kalah pada persaingan Pilkada serentak mendatang.

Dan juga, sangat diharapkan kedewasaan pasangan Balon yang saat ini sedang berada dalam proses sengketa untuk ikut menjadi aktor pembawa damai bagi masyarakat di Mimika, di tanah Amungsa yang kita cintai ini. Salam! (Jimmy Rungkat)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment