Bapenda Serahkan SPPT PBB-P2 Ke Kadistrik, Lurah dan Kampung

Bagikan Bagikan
Kepala Bapenda Kabupaten Mimika Drs. Dwi Chorlifah,MSi 
SAPA (TIMIKA) – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika, Drs. Dwi Chorlifah,MSi secara simbolis menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2) kepada para kepala distrik, kepala kelurahan dan kepala kampung.


Untuk para kepala distrik diwakili Kepala Distrik Mimika Baru, Drs. Ananias Faot, MSi dan kepala kelurahan dan kepala kampong diwakili Kepala Kelurahan Inauga Yance Bonay. Penyerahan ini disaksikan para kepala distrik, kepala kelurahan dan kepala kampung di Resto 66 Jalan Cendrawasih, Rabu (7/3).

Kepala Bapenda Kabupaten Mimika Drs. Dwi Chorlifah,MSi dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun. Dan tahun ini lebih cepat dilakukan. “Kalau kita terlambat melakukan kegiatan ini, maka semua kegiatan akan terlambat pula,”ujar Dwi.

SPPT tahun ini diserahkan berdasarkan usulan kepala kampung. Terhadap kampung dan kelurahan pemekaran, akan disesuaikan oleh Bapenda. Karena itu diharapkan keterlibatan kelurahan dan kampung pemekaran menunjuk beberapa orang petugas pemungut untuk membantu pada saat pelaksanaan di lapangan.

“Jangan seperti tahun lalu, sebagai evaluasi saja. Semua petugas yang ditunjuk tidak berfungsi aktif, jadi diharapkan kita jadi satu tim. Jangan sampai kita sudah bagi SPPT, orang yang ditugaskan itu tidak tau wilayahnya. Tidak boleh seperti itu, jadi  petugas pemungut harus mengetahui wilayahnya dengan baik,” tutur Dwi.

Terkait SPP tahun ini, Dwi mengatakan,  lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Baik dari jumlah SPPT maupun nominalnya. Tahun ini diserahkan secara simbolis untuk SPPT pedesaan itu berjumlah 20.068 lembar degan nominan Rp 4,24 miliar lebih, Perkotaan khusus Mimika Baru 13.059 lembar, SPP nominal Rp 5,6 miliar lebih. Jadi total keseluruhan SPPT tahun 2018 ini Pedesaan dan Perkotaan terdiri dari 33.127 lembar dengan nilai Rp 9,600 miliar lebih.

“Dari jumlah SPPT dan nominal yang disebut belum termasuk dengan PT Freeport Indonesia, namun yang diperkirakan untuk PTFI  sekitar Rp 30 miliar sampai Rp 35 miliar. Jadi kalau ditambahkan dengan 9,600 miliar maka ada peningkatan besar,”ungkap Dwi.

Dwi berharap, mudah-mudahan SPPT  yang sudah dibagikan ini dapat terealisasi.  Karena setelah tanggal jatuh tempo pembayaran SPPT PBB P-2 pada 31 Agustus 2018,  maka dilanjutkan kegiatan operasi sisir PBB yang nantinya melibatkan para kepala kampung serta aparatnya. Untuk menagih yang ke belum bayar pajak PBB itu.

“Walaupun di distrik yang jauh pembayaran pajak PBB kecil – kecil, namun diusahakan agar dibayar dan ini belum memperluas potensi, karena harus dilihat dari situasi kondisi dan potensi yang ada di distrik yang jauh itu,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Distrik Mimika Baru, Drs. Ananias Faot, MSi saat diwawancarai usai kegiatan ini mengatakan, dengan penyerahan SPPT ini diharapkan petugas pemungut bisa bekerjasama dengan para kepala kelurahan dan kepala kampung, khusus untuk perkotaan.
“Mungkin saja selama ini ada petugas yang aktif dan ada yang tidak terlalu aktif. Harus diaktifkan kembali,”ujar Ananias.

Ia menyarankan, kalau memang sebelumnya tenaga pemunggut hanya satu orang, harus ditambah lagi satu, sehingga minimal dua orang agar bisa saling membantu melakukan pemungutan. Karena batas waktunya sampai tanggal 31 Agustus 2018 mendatang.
“Saya akui kalau perkembangan di Distrik Mimika Baru sangat cepat, pelaksanaan juga sangat bagus dan ini bisa memberikan dampak yang bagus pula untuk Kabupaten Mimika,” kata Ananias. (Ervi Ruban)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment