Bawaslu Papua Persilahkan KPU Mimika Ajukan Gugatan

Bagikan Bagikan
Ketua Bawaslu Prov.Papua, Fegie Yoanti Wattimena-foto Antara
SAPA (JAYAPURA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua mempersilahkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika untuk mengajukan gugatan jika menganggap pemeriksaan berkas formulir B.1-KWK perseorangan yang dilakukan Bawaslu menyalahi aturan.

Penegasan itu disampaikan Ketua Bawaslu Papua, Fergie Wattimena, menanggapi pernyataan Ketua KPU Mimika Ocepina Magal yang mengaku perhitungan form B1KWK perseorangan yang dilakukan DKPP, Bawaslu Papua dan tim hukum OMTOB tidak sesuai aturan.

Di sisi lain, tim hukum OMTOB meminta Bawaslu Papua tidak memberi ruang berlarut-larut ke KPU Mimika untuk menyerahkan form B1KWK perseorangan karena sudah melewati waktu dan rentan terjadi rekayasa.

Ketua Bawaslu Papua, Fegie Wattimena mengatakan  pemeriksaan berkas formulir B.1-KWK atas perintah Ketua Majelis Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sekaligus sebagai anggota Majelis Sidang Kode Etik terhadap 5 anggota komisioner KPUD Mimika.

“Saya merasa tidak menyalahi wewenang. Hal ini sesuai dengan permintaan pemohon (Kuasa Hukum OMTOB) pada Sidang Kode Etik, 8 Maret lalu. Ketua Majelis Sidang Kode Etik DKPP mengabulkan permintaan tersebut dan memerintahkan KPU Mimika untuk menghadirkan barang bukti formulir B.1-KWK untuk diserahkan ke Bawaslu pada 11 Maret guna melengkapi berkas pemeriksaan,” ujar Fegie yang ditemui di Kantor Bawaslu Papua, Jayapura, Selasa (20/3).

Menurut Fegie, pihaknya tidak melakukan penghitungan ulang tapi melakukan pemeriksaan berkas yang diserahkan KPU Mimika untuk dilaporkan ke DKPP sebagai barang bukti untuk Rapat Pleno DKPP. Saat pemeriksaan berkas tersebut, kata Fegie, pihaknya menghadirkan pihak pemohon sebagai saksi.

“Dari 11 kardus yang diserahkan KPU Mimika pada 12 Maret, kami tidak membuka dua kardus karena atas nama dua pasangan calon (paslon) yang tidak lolos. Saat ini semua berkas tersebut sudah kami simpan di tempat yang aman,” kata Fegie.

Mengenai permintaan Ketua Majelis Etik, kata Fegie, sudah sangat jelas memerintahkan KPU Mimika menghadirkan formulir dukungan B.1-KWK sebagai syarat pencalonan yang menjadi salah satu materi gugatan pemohon.

Dijelaskan, sejak Sidang Kode Etik pertama terhadap 5 komisioner KPUD Mimika di Mapolda Papua pada 23 Februari lalu, Ketua Majelis Etik Alfitra Salamm telah memerintahkan KPU Mimika menghadirkan berkas formulir B.1-KWK. Namun, hingga sidang kedua di Bawaslu Papua, pihak KPU Mimika hanya mampu memperlihatkan formulir Berita Acara rekapitulasi jumlah dukungan calon perseorangan BA.1-KWK.

“Kalau itu sampel, ya sedapat mungkin sampel dari semua paslon. Tapi, perintah pimpinan sidang bukan sampel melainkan bukti secara keseluruhan. Kami memiliki rekaman sidang sebagai bukti,” kata Fegie.

Minta Bawaslu Waspadai Rekayasa
Sementara itu tim hukum pasangan Eltinus Omaleng-Johannes Rettob (OMTOB) yang diketuai Marvey Dangeubun meminta Bawaslu Papua dan DKPP agar tetap mewaspadai adanya upaya rekayasa form B1KWK.

"Kalau bisa tetap mewaspadai ada upaya rekayasa form B1KWK karena dengan molornya waktu putusan sidang bisa saja terjadi ada rekayasa penandatanganan form B1KWK untuk melengkapi kekurangan," katanya.

Sebelumnya, tiga komisioner KPUD Mimika yang dipimpin Ketua KPUD Mimika Theodora Ocepina Magal didampingi Yoe Luis Rumaikewi dan Alfrets Petupetu menyampaikan keberatan terhadap pemeriksaan berkas B.1-KWK yang dilakukan oleh Bawaslu Papua.

Menurut Alfrets, pemeriksaan berkas formulir B.1-KWK yang dilakukan oleh Bawaslu Papua berpotensi menyesatkan masyarakat. Ia pun mengancam akan melayangkan gugatan pelanggaran kode etik kepada DKPP terhadap Bawaslu Papua.

“SK (Surat Keputusan) darimana Bawaslu dan penasehat hukum OMTOB melakukan pengecekan dan penghitungan B.1-KWK. Apalagi tidak melibatkan KPU Mimika sebagai penyelenggara yang sah dan telah diberi kewenangan oleh negara,” kata Divisi Hukum KPUD Mimika yang diberitakan sejumlah media di Timika.

Keberatan senada juga disampaikan Ocepina Magal yang menegaskan bahwa pihaknya tidak mungkin meloloskan paslon jalur perseorangan jika tidak memiliki kelengkapan berkas dukungan jumlah kartu tanda penduduk (KTP) dan formulir dukungan B.1-KWK.

“Saat penyerahan itu ada berita acara, B.1-KWK berapa kemudian jumlah KTP-nya berapa, itu kan sesuai. Kalau dibilang B.1-KWK tidak ada, tidak mungkin KPU terima padahal itu wajib,” kata Ocepina. (tim)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment