DPR RI Akan Mengkaji UU Pengalihan Kewenangan Dispenmen

Bagikan Bagikan
Pertemuan bersama Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, Kamis 15/3/2018, di Rimba Papua Hotel (RPH) Timika.


SAPA (TIMIKA) - Sejak diterapkan Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 terkait pengalihan sejumlah kewenanga urusan dinas tertentu termasuk Dinas Pendidikan Menengah (Dispenmen) ke provinsi awal 2017 lalu, hingga saat ini menyisakan polemik penolakan dari sejumlah kabupaten/kota se-Provinsi Papua. Adanya polemik ini, DPR RI berencana akan mengkaji ulang UU tersebut agar bisa memberikan kemudahan bagi kabupaten/kota, khususnya di Papua.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengakui usulan penarikan kembali kewenangan khusus Dispenmen dari kabupaten/kota merupakan masukan menarik untuk selanjutnya dikaji di pusat, sebab UU tersebut bersifat nasional.

“Saya kira ini akan menjadi masukan kepada kami untuk dibahas di DPR. Ini bukan hanya berlaku untuk kabupaten tertentu, tapi berlaku secara menyeluruh di Indonesia,” ungkap Fadli saat diwawancara di Rimba Papua Hotel (RPH) dalam kunjungannya di Kabupaten Mimika, Kamis (15/3). 

Sebelumnya, dalam pertemuan bersama Tim Pemantau UU Otonomi Khusus (Otsus) DPR RI wilayah Papua yang dilaksanakan di RPH, Sekretaris Daerah Pemkab Mimika, Ausilius You meminta agar DPR RI bisa mempertimbangkan agar semua kewenangan tersebut dapat dikembalikan ke masing-masing kabupaten/kota.

Ausilius mengatakan, ketetapan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang menarik kewenangan beberapa dinas termasuk pendidikan menengah sangat membebani pemkab. Selain Dispenmen, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) juga dinilai tidak singkron jika dialihkan kewenangannya ke provinsi, apalagi dengan keberadaan tambang emas di Mimika tetapi segala urusannya dilakukan di provinsi.

“Kami minta dengan hormat kepada para wakil rakyat di pusat untuk mempertimbangkan persoalan penerapan Undang-undang 23 itu. Bagaimana pun caranya supaya beberapa dinas yang ditarik itu bisa dikembalikan ke kabupaten,” kata Ausilius.

Khusus di Mimika, saat ini para guru SMA/SMK sedang mengalami dilema karena penarikan kewenangan yang berdampak pada macetnya penyaluran gaji dan tersendatnya penyaluran dana pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) dan UN yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Ini bukan hanya di rasakan di Mimika, tapi juga di rasakan oleh kabupaten dan kota lainnya di Papua. Mudah-mudahan setelah kembali ke pusat, bapak-bapak wakil rakyat bisa mengkaji hal ini. Mohon persoalan ini harus di prioritaskan,” pintanya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment