DPRD Bersama Pemkab Mimika Berencana Buat Perda Larangan Perang Suku

Bagikan Bagikan
DPRD Kabupaten Mimika, Elminus B. Mom 

SAPA (TIMIKA) –  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Elminus B. Mom mengatakan, akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk membuat sebuah peraturan daerah (Perda) khusus terkait larangan perang suku di Mimika. Pembuatan Perda ini rencananya akan dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018 pada beberapa waktu ke depan.

Elminus mengatakan, perang di Kwamki Narama telah berjalan selama 7 tahun tapi hingga saat ini belum juga menemukan solusi yang tepat dalam menghentikan konflik horizontal tersebut di tengah-tengah masyarakat, baik antar suku ataupun dengan yang lainnya. Untuk itu, bersamaan dengan upaya aparat hukum dalam menjaga Kamtibmas, DPRD Mimika juga akan membuat Perda khusus tersebut demi memperkuat penegakkan hukum positif di Mimika.

“Kalau beberapa hari ke depan kita lakukan pembahasan APBD, maka akan ada pembahasan Perda larangan perang juga. Ini tidak boleh dibiarkan terus menerus, karena di Kwamki Narama itu sudah berjalan selama tujuh tahun,” katanya saat ditemui Salam Papua di Graha Eme Neme Yauware (ENY) usai menghadiri pembukaan penyelenggaraan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja (Renja) anggaran tahun 2019, Senin (19/3).

Menurut dia, meski membutuhkan waktu yang lama, namun DPRD Mimika saat ini sedang berupaya melakukan negosiasi dengan seluruh kepala perang (Waemum).

“Kita panggil satu per satu semua kepala perang dari masing-masing kubuh. Kita panggil di hari yang sama, tapi jamnya berbeda, karena kita tidak bisa secara serentak melakukan negosiasi. Ibarat api, kita tidak bisa memadamkannya secara serentak, tetapi sedikit demi sedikit. Kami yakin masalah itu bisa diselesaikan, dan kami juga saat ini sedang berupaya untuk negosiasi, tetapi butuh waktu yang lumayan lama,”  ungkapnya.

Selanjutnya dia mengaku, upaya Kepolisian menangkap semua warga yang terlibat perang tersebut masih belum cukup dalam memberikan efek jera dan bisa mengakhiri pertikaian di wilayah Kwamki Narama.

Namun dia menganjurkan agar menangkap setiap kepala perang yang mendorong supaya warganya ikut berperang. Sebab, jika kepala perang telah ditangkap, maka secara pasti kubuh di bawah pimpinan kepala perang tersebut akan mundur secara berlahan.

“Kita tangkap banyak-banyak itu hanya sebagai anggota perang saja dan itu tidak mengakhiri perang itu. Tapi lebih bagus kalau semua kepala perangnya itu yang ditangkap dan diproses hukum. Nanti semua anggotanya akan berhenti kalau mereka punya pimpinan sudah ditangkap,” ujarnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Segerah di terbitkan...jgn asal ngomkng oap semakin hari semakin bulan mingi habis ...bukan sekarang kapan lagi

    ReplyDelete