DPRD Pertanyakan WTP Kabupaten Mimika

Bagikan Bagikan
Anggota Komisi A DPRD Theo Deikme
SAPA (TIMIKA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika mempertanyakan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang di berikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kepada keuangan daerah Kabupaten Mimika. Padahal, penggunaan anggaran selama ini meninggalkan sejumlah utang yang mencapai miliaran rupiah.

Anggota Komisi A DPRD Theo Deikme mengatakan, Mimika mendapat WTP dari BPK sangat tidak masuk akal. Pemberian WTP tersebut dipertanyakan lantaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 mengalami defisit.

Ironisnya, defisitnya anggaran ini diwarnai dengan adanya utang daerah kepada Bank Papua melalui pinjaman dan utang kepada pihak ketiga. Jumlah utang daerah kepada pihak ketiga dan Bank Papua mencapai Rp 460 milyar.

“Hingga saat ini, kami masih mempertanyakan hal itu. Uang hanya di keluarkan dan dibagi-bagi saja,” kata Theo Deikme dalam keterangan pers yang disampaikan kepada wartawan di Gedung DPRD Jalan Cenderawasih, Jumat (9/3).

Dengan pemberian WPT ini, DPRD pun mempertanyakan kinerja BPK selama ini. Menurutnya, APBD Kabupaten Mimika cukup besar, tapi masih mengalami defisit. Pembangunan selama ini juga tidak ada wajah fisiknya.

Terkait, permasalahan tersebut, Theo menilai sangat tidak masuk akal. Ia meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun ke Timika. Karena dinilai  ada indikasi program pemerintah selama ini mengarah ketemuan dalam hal korupsi.

“Kami meminta KPK yang turun tangan langsung untuk melakukan penyelidikan terhadap penggunaan anggaran di Kabupaten Mimika. Banyak indikasi korupsi di dalamnya, sehingga perlu di dalami,” ujarnya.

Pemberian Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Kriteria tersebut, adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Jadi, selama empat kriteria ini dipenuhi, BPK akan memberikan opini WTP kepada pemerintah pusat, kementerian/lembaga (K/L), dan Pemerintah Daerah.

Penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah pusat, K/L, dan pemerintah daerah adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena merupakan amanat undang-undang. Laporan keuangan itu disampaikan ke BPK untuk kemudian diperiksa dan diberikan opini. Pelaksanaan itu sudah dilakukan sejak 12 tahun yang lalu. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment