Fadli Zon Minta Pemprov Papua Lakukan Revisi UU Otsus

Bagikan Bagikan
Pertemuan bersama DPR RI
SAPA (TIMIKA) -  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus selaku Ketua Tim Pemantau Undang-undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua meminta  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua agar secepatnya untuk melakukan revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua.

 Sebab menurut Fadli, dari DPR RI relatif mendukung perevisian UU tersebut, dalam rangka mengakomodasi dan menyelesaikan sejumlah regulasi terkait manfaat selama UU tersebut berlaku di Papua yang akan berakhir di tahun 2021.

Fadli mengakui, UU Otsus Papua perlu dievaluasi karena telah berusia lebih dari 15 tahun serta selama  berjalannya UU ini, memiliki berbagai perkembangan yang tidak terakomodasi di dalamnya.

Selain itu, semenjak berjalannya Otsus di Papua, banyak aspek yang dinilai masih membebani masyarakat, khusus dalam persoalan harga. Dimana, dalam bidang perekonomian dan perdagangan di Papua, persoalan harga jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa daerah otsus lainnya. Hal tersebut dikarenakan oleh sulitnya medan  dan modal transportasi sehingga masih belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Tapi harus diakui juga dana Otsus terebut sudah memberikan manfaat.

“Memang untuk di Papua ini, kita akui manfaat Otsus belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Tapi kita juga harus akui dana Otsus setidaknya telah membantu. Tapi saat ini yang kami minta adalah, agar pemprov, pemkab dan kota harus segera melakukan revisi UU Otsus ini. Kami di DPR sangat siap untuk hal itu,” ungkapnya ketika diwawancarai usai pelaksanaan pertemuan pembahsan hasil pantauan UU Otsus Papua di Hotel Rimba Papua (RPH), Kamis (15/3).

Ia menjelasakan, revisi UU Otsus memiliki kekhususan regulasi untuk memisahkan pengelolaan dana Otsus dan dana yang lainnya agar bisa dirasakan masyarakat, khusus di beberapa bidang prioritas yang menyentuh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan yang lainnya.

“Revisi khusus dalam regulasi pemisahan dana Otsus tersebut sangat perlu dilakukan. Sehingga masyarakat betul-betul mengetahui bahwa, mereka telah menikmati dana Otsus dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan beberapa bidang lainnya,” jelasnya.

Selanjutnya  ia mengatakan, saat ini selain melakukan evaluasi dan pengauditan Otsus Papua, DPR RI, dalam hal ini, khusus  tim pemantau juga akan memikirkan agar dapat mendorong peningkatan jatah Otsus ke Papua. Harus diingat, sebesar apapun dana Otsus yang kelak akan disalurkan, jika tidak dievaluasi dan disalurkan dengan sasaran yang tepat, maka tidak akan memberikan dampak peningkatan apapun.

“Saat ini yang masih fokus kami lakukan adalah mengevaluasi dan mengaudit sejauh mana penerapan Otsus itu selama belasan tahun  terakhir. Untuk ke depanya tetap kami pikirkan persoalan peningkatan dana yang akan disalurkan, tapi itu juga perlu berbagai kajian, karena kalaupun dananya kecil, tetapi jika disalurkan dan dikelola secara efisien, maka akan memperoleh dampak besar,” katanya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment