Ketika Ayah Dan Anak Jadi Tersangka Korupsi

Bagikan Bagikan

Oleh Hernawan W. *)
PADA penghujung Februari 2018, masyarakat Kota Kendari khususnya dan Sulawesi Tenggara dikejutkan dengan pemeriksaan pejabat dan mantan pejabat, serta pengusaha oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adriatma Dwi Putra yang baru menjabat sebagai Wali Kota Kendari sekitar empat bulan dan calon gubernur nomor urut dua, Asrun, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari Fatmawati Faqih, serta beberapa orang lainnya diperiksa KPK di kantor Polda Sultra pada Rabu (28/2).

Asrun yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Kendari dua periode digantikan Adriatma Dwi Putra yang mempunyai hubungan sedarah, yaitu ayah dan anak.

Diduga, kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Wali Kota Kendari bersama-sama pihak lain menerima hadiah dari swasta atau pengusaha terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Kendari pada 2017-2018 dengan total nilai Rp2,8 miliar.

Diduga, PT SBN merupakan rekanan kontraktor jalan dan bangunan di Kendari sejak 2012. Pada Januari 2018, PT SBN memenangkan lelang proyek Jalan Bungkutoko-Kendari New Port dengan nilai proyek Rp60 miliar.

Sebagai pihak yang diduga penerima Adriatma, Asrun, dan Fatmawati disangkakan melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 Huruf a atau Huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Diduga pihak pemberi, Hasmun, disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Saat ini, kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra, Asrun, dan Fatmawati menjalani masa tahanan untuk jangka 20 hari ke depan di Rutan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, sedangkan Hasmun Hamzah di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

Untuk mengisi kekosongan jabatan di Kota Kendari, Pemprov Sultra bergerak cepat dan pada Jumat (2/3) Wakil Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menerima surat penugasan sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Kendari.

Penugasan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 131.74/1201 tanggal 2 Maret 2018 dengan menunjuk SK Mendagri Nomor 131.74/790/OTDA tanggal 1 Maret 2018 perihal penugasan Wakil Wali Kota Kendari selaku Pelaksana Tugas Wali Kota Kendari.

"Kegiatan hari ini sebenarnya tidak kita inginkan bersama, namun karena perintah undang-undang yang harus dipatuhi dan dihormati oleh semua warga negara, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka harus kita laksanakan," kata Pejabat Gubernur Sultra Teguh Setyobudi.

Selaku Pejabat Gubernur Sultra, dirinya sudah melakukan koordinasi dengan semua pejabat di Sultra, baik DPRD, Polda, maupun jajaran Forkopimda Sultra terkait dengan kasus yang dialami Wali Kota Kendari tersebut.

Berdasarkan ketentuan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9/2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23/2014 yang memuat beberapa pengaturan, yakni pada ketentuan Pasal 65 Ayat (3) Huruf c menyatakan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani tahanan dilarang melakukan tugas dan kewenangannya.

Di bagian lain, Pasal 66 Ayat (1) Huruf c menyatakan bahwa wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

"Menyangkut bila ada kebijakan strategis, saya harap Plt Wali Kota Kendari tetap melakukan koordinasi dengan Wali Kota Kendari. Sebab walaupun Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (ADP) sudah menjadi tahanan KPK, masih bisa melakukan koordinasi dengan yang bersangkuta," ujaranya.

Pejabat Gubernur Sultra mengajak masyarakat Kota Kendari untuk tetap menghormati asas praduga tak bersalah kepada Wali Kota Kendari sambil menunggu proses penyelidikan oleh KPK atas putusan tetap nantinya.

Status Asrun Melihat kondisi seperti itu tentunya timbul pertanyaan dari masyarakat bagaimana status Asrun yang saat ini sebagai Calon Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada serentak Juni 2018, mengingat sekarang ini tahapannya sudah masa kampanye, yang berlangsung 15 Februari hingga 23 Juni mendatang.

Hal itu, mengingat sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara telah menetapkan tiga pasangan yang bakal maju pada pilkada mendatang, yaitu Ali Mazi-Lukman Abunawas dengan nomor urut satu (1) diusung Partai Nasdem dan Golkar, Asrun-Hugua dengan nomor urut dua (2) diusung PAN, PKS, PDIP, Hanura dan Gerindra, sedangkan Rusda Mahmud-LM Sjafei Kahar dengan nomor urut tiga (3) diusung Partai Demokrat, PPP, dan PKB.

Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa Calon Gubernur Sultra nomor urut 2, Asrun, yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan bersama Wali Kota Kendari pada Rabu (28/2), tetap sah sebagai calon gubernur setempat periode 2018-2023.

Meski sudah menjadi tersangka, ujar Ketua KPU Sultra Hidayatullah, Asrun yang berpasangan dengan Hugua sebagai Calon Wakil Gubernur Sultra, tetap sah sebagai calon gubernur.

Dia mengatakan sesuai undang-undang, status yang bersangkutan sebagai calon gubernur tetap sah sepanjang belum ada keputusan yang berkekuatan hukum yang tetap (incracht).

Artinya, tidak ada pembatalan dirinya sebagai calon, sedangkan tahapan pilkada tetap berjalan serta kampanye oleh wakilnya atau timnya tetap berjalan.

Bahkan, Hidayatullan mencontohkan pada Pilkada Kabupaten Buton 2017, di mana Bupati Buton Umar Samiun waktu itu masih dalam tahanan KPK, namun pilkada tetap berjalan.

Hidayatullah lebih jauh menegaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No.8/2015 sebagaimana diubah terakhir UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota juncto Pasal 75 dan Pasal 76 PKPU No. 3/2017 sebagaimana diubah terakhir PKPU 15/2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Ditegaskan dalam undang-undang itu, bahwa parpol atau gabungan parpol dilarang menarik pengajuan pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon setelah penetapan oleh KPU provinsi terkait dengan pencalonan gubernur dan wakil gubernur.

Poin lain dari aturan itu menyebutkan bahwa pasangan calon dan atau salah seorang dari pasangan kandidat dilarang mengundurkan diri atau mengusulkan pasangan calon pengganti terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan oleh KPU provinsi terkait dengan pencalonan gubernur dan wakil gubernur.

Adapun penggantian pasangan calon dapat dilakukan apabila memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 78 Ayat (1) PKPU 15/2017 Perubahan PKPU 3/2017 tentang pencalonan, yakni bilamana pasangan dalam hal tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap, dan atau telah dijatuhi pidana dengan kekuatan hukum tetap. *) Antara
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment